Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut aliran dana kasus rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017 sampai 2022 sudah menyebar ke sejumlah pihak. Diduga uang korupsi itu mengalir ke 12 pegawai PT PLN (Persero).
“(Uang diberikan dari) NI (Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya) memberikan sejumlah uang kepada pihak PT PLN,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu (10/7).
Alex menjelaskan salah satu penerima berstatus sebagai tersangka yakni Manajer Enjiniring pada PT PLN (Persero) UIK SBS Budi Widi Asmoro. Dia mendapatkan Rp750 juta terkait perkara ini.
Baca juga : KPK Panggil Pejabat PLN untuk Bongkar Korupsi Proyek PLTU Bukit Asam
“Selain itu terdapat uang sejumlah Rp6 miliar yang telah disetorkan ke rekening penampung kan perkara KPK atas penerimaan gratifikasi BWA (Budi Widi Asmoro) selama dari 2015 sampai dengan 2018,” ujar Alex.
Pegawai PT PLN (Persero) lain yang menerima uang terkait kasus ini yakni Deputi Manager Enjiniring Mustika Efendi Rp75 juta, staf Enjiniring Fritz Daniel Pardomuan Hasugian Rp10 juta, pejabat pelaksana pengadaan Handoko Rp100 juta, dan pejabat pelaksana pengadaan Riswanto Rp65 juta.
Lalu, pelaksana pengadaan Nurhadi Zamiri Rp60 juta, pejabat perencana pengadaan Feri Setiawan Rp75 juta, penerima barang Wahid Rp10 juta, penerima barang Rahmat Saputra Rp10 juta, penerima barang Nakhrudin Rp10 juta, penerima barang Rizki Tiantolu Rp5 juta, dan penerima barang Andri Fajriyana Rp2 juta.
Baca juga : Direktur PT Bhatara Titih Sempurna Mangkir pada Kasus Korupsi di PT PLN
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan aliran dana itu ditemukan penyidik saat penyidikan kasus dilakukan. Kaitan dana itu dipastikan akan didalami lagi oleh Lembaga Antirasuah usai penahanan dilakukan.
“Apakah itu nanti dalam perkara pidana tidak pidana korupsi atau dalam hal lain, misalkan jual beli, kan bisa saja kan jual beli atau mungkin pemberian sesuatu yang tidak diketahui oleh si penerimanya misalkan dia ada ulang tahun dikasih hadiah seperti itu atau mungkin dia pernikahan diberikan pada saat pernikahan,” ucap Asep.
Asep memastikan teknik penelusuran aliran dana akan dilakukan dalam kasus ini. Sebab, total penerima belum menutupi kerugian negara yang terjadi dalam perkara itu.
Baca juga : Kerugian Negara pada Kasus Korupsi di PT PLN Ditaksir Puluhan Miliar
“Ini ke mana saja sudah kita identifikasi ini salah satunya dari sekitar Rp25 miliar ini ada sekitar Rp6 miliar yang sudah mengalir ke beberapa pegawai PLN yang ada di sana,” ujar Asep.
KPK juga memastikan akan meminta uang yang sudah diterima itu dikembalikan. Jika tidak, akan dirampas penyidik untuk disita.
“Kemudian apakah sudah diminta dikembalikan? Tentu, ya, tentu. Tidak dikembalikan pun akan kita sita uang itu dan kita sita kalau itu ada keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi,” kata Asep.
Baca juga : PLN Bicarakan Program Pencegahan Korupsi
Sebelumnya, KPK mengumumkan identitas tiga tersangka dalam kasus dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017 sampai 2022. Mereka yakni General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS Bambang Anggono, Manajer Enjiniring PLN (Persero) UIK SBS Budi Wibi Asmoro, dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya.
Negara ditaksir merugi Rp25 miliar atas permainan kotor itu. Hasil pasti kerugian negaranya belum dikantongi KPK.
Atas kelakuannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Can)
Dikutip Antara, PT. PLN (Persero) menyatakan siap bekerja sama dengan KPK dalam penyidikan dugaan korupsi lelang proyek perawatan PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan tahun 2017-2022.
"PLN menghormati proses hukumnya dan siap bekerja sama dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," kata EVP Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto dalam keterangan tertulis pada 21 Maret 2024 lalu. (P-5)
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Herdiansyah Hamzah menjelaskan modus yang digunakan pemerintah daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi yaknifee proyek
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Bahlil menyampaikan bahwa pelayanan sektor energi di wilayah terdampak bencana terus diperbaiki, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
Promo hanya dapat dimanfaatkan oleh pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026.
PEMERINTAH resmi menunda kenaikan tarif listrik untuk semua golongan pelanggan nonsubsidi pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026.
DIREKTUR Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa seluruh gardu induk di Aceh kini sudah bertegangan.
Cahaya baru di rumah Arobi menghidupkan warga Fakfak. Arobi Namudat (66) tinggal di rumah kayu sederhana di Fakfak, Papua Barat.
Upaya penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah proses pemulihan masyarakat terdampak di sejumlah wilayah Sumatra dan Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved