Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyebut pungutan liar (pungli) dalam proses pembongkaran muatan maupun pengiriman barang di pelabuhan masih terjadi. Itu menjadi sangat miris karena system digital sudah diterapkan.
“Kalau dibilang masih ada pungli? Ya, masih. Namanya sistem kalau manusia yang bikin yang begitu,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu (3/7).
Pahala menjelaskan pungli terjadi karena adanya sikap tidak berintegritas dalam diri manusia. Para petugas yang tidak bertanggung jawab itu bakal terus mencari celah korupsi meski pemerintah sudah mencoba menutupnya menggunakan cara paling mutakhir.
Baca juga : Pungli untuk Memuluskan Peredaran uang di dalam Rutan KPK
“Semua sistem di dunia kalau namanya manusia yang menjalankan, kita (pemerintah dan penegak hukum) enggak bisa kontrol (sepenuhnya),” ucap Pahala.
Meski begitu, sistem digitalisasi dinilai masih efektif untuk mencegah pungli di pelabuhan. Stranas PK menyebut ada penurunan biaya ilegal atas pengiriman logistik di Indonesia berdasarkan hasil survei bank dunia.
“Dulu Bank dunia bilang biaya logistik kita 24%. Sekarang tinggal 12% atau 13%,” ujar Pahala.
Menurut Pahala, sistem digitalisasi memaksa seluruh pegawai di sektor pelabuhan untuk mematuhi peraturan. Stranas PK masih meyakini peranti yang dibuat saat ini bisa membuat pengiriman logistik di Indonesia membaik. (Z-11)
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Pemprov DKI bakal mengecek terlebih dahulu kebenaran dugaan pungli yang dilakukan sekolah sebelum memberikan teguran
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan setiap proses rekrutmen harus dilakukan dengan transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
GUBERNUR Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar (Pungli) di seluruh tama yang ada di Jakarta.
Oknum polisi yang melakukan pemerasan penonton DWP 2024, termasuk di antaranya terhadap warga negara (WN) Malaysia disebut harus dipecat.
Nilai uang yang dipungli dari 51 orangtua siswa totalnya Rp50 juta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved