Dorong Transformasi, BP2MI Serap Masukan dari Jurnalis

TRANSFORMASI menjadi kata kunci untuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Mengingat BP2MI didorong menjadi sebuah lembaga yang mengedepankan pelayanan publik. Karenanya pelibatan media massa atau kalangan jurnalis dalam mengedukasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai program BP2MI menjadi salah satu komponen penting.

Dalam rangka mempererat hubungan tersebut, Biro Hukum dan Humas BP2MI menggagas Media Gathering sekaligus memaparkan Evaluasi Kinerja Biro Hukum dan Humas di lingkungan BP2MI. Kegiatan itu sendiri dilaksanakan pada Rabu (19/6), bertempat di Bertempat di Bumi Gumati Bogor, Jawa Barat.

Dalam sesi dialog dengan jurnalis di acara Media Gathering ini, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas literasi dari sisi narasumber, dan praktisi yang berbeda untuk memperluas sudut pandang terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca juga : Optimalkan Perlindungan PMI, BP2MI Jadikan PMI sebagai Warga Negara VIP

"Menurut saya, kekuatan dan kehancuran sebuah negara, bergantung pada dua hal. Pertama, mata uang, kedua, pers. Indonesia punya sejarah, pers yang menyampaikan aspirasi publik dan mengoreksi lembaga negara. Dari dinamika itulah tercipta suatu reformasi. Terima kasih kepada rekan-rekan pers. Saya menyambut baik masukan, aspirasi, kritik, maupun apresiasi yang diberikan. Saya berharap kolaborasi terus kita bangun untuk melindungi PMI, memajukan kesejahteraan PMI dan seluruh rakyat Indonesia. Kalian berperan penting memajukan BP2MI sejauh ini," kata Benny. 

Di sisi lain, para jurnalis juga menyampaikan tanggapan.

"Dalam hal mendorong narasi ke publik, BP2MI harus dilihat dari sisi isu dan program yaitu mestinya bersifat universal. Karena banyak yang dikerjakan BP2MI, tidak sekadar pelepasan G to G," kata salah satu jurnalis Anton.

Baca juga : Berantas Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Sementara itu menurut jurnalis yang lain Agung, jika pada tahun-tahun sebelumnya, BP2MI mengemas narasi TPPO dengan menarik, yakni penggerebekan tempat penampungan CPMI yang akan diberangkatkan secara ilegal, dan Perang Semesta terhadap Sindikat terbukti mulai membawa hasil yang baik. Sindikat dan mafia penempatan memang harus diperangi.

"Melawan calo dan sindikat dari Desa harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa BP2MI juga melakukan tindakan pencegahan di hulu, namun tertutup seremoni pelepasan yang kesannya hanya berperan pada tingkat hilir saja," tutur Agung.

Plh. Sekretaris Utama BP2MI, Irjen Pol Ketut Suardana berpesan agar gong perang terhadap sindikat penempatan ilegal PMI tidak dimatikan. Sebab, kerja kemanusiaan itu hal yang sangat penting dilakukan.

"Harus kami sampaikan ke publik bahwa sekarang, seluruh jajaran BP2MI sedang gencar menyuarakan perang terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mungkin perang kita belum optimal karena BP2MI bukan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, perang kita melalui penyebaran informasi melalui media," ujar Ketut Suardana. (Z-7)