Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TRANSFORMASI menjadi kata kunci untuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Mengingat BP2MI didorong menjadi sebuah lembaga yang mengedepankan pelayanan publik. Karenanya pelibatan media massa atau kalangan jurnalis dalam mengedukasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai program BP2MI menjadi salah satu komponen penting.
Dalam rangka mempererat hubungan tersebut, Biro Hukum dan Humas BP2MI menggagas Media Gathering sekaligus memaparkan Evaluasi Kinerja Biro Hukum dan Humas di lingkungan BP2MI. Kegiatan itu sendiri dilaksanakan pada Rabu (19/6), bertempat di Bertempat di Bumi Gumati Bogor, Jawa Barat.
Dalam sesi dialog dengan jurnalis di acara Media Gathering ini, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas literasi dari sisi narasumber, dan praktisi yang berbeda untuk memperluas sudut pandang terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Baca juga : Optimalkan Perlindungan PMI, BP2MI Jadikan PMI sebagai Warga Negara VIP
"Menurut saya, kekuatan dan kehancuran sebuah negara, bergantung pada dua hal. Pertama, mata uang, kedua, pers. Indonesia punya sejarah, pers yang menyampaikan aspirasi publik dan mengoreksi lembaga negara. Dari dinamika itulah tercipta suatu reformasi. Terima kasih kepada rekan-rekan pers. Saya menyambut baik masukan, aspirasi, kritik, maupun apresiasi yang diberikan. Saya berharap kolaborasi terus kita bangun untuk melindungi PMI, memajukan kesejahteraan PMI dan seluruh rakyat Indonesia. Kalian berperan penting memajukan BP2MI sejauh ini," kata Benny.
Di sisi lain, para jurnalis juga menyampaikan tanggapan.
"Dalam hal mendorong narasi ke publik, BP2MI harus dilihat dari sisi isu dan program yaitu mestinya bersifat universal. Karena banyak yang dikerjakan BP2MI, tidak sekadar pelepasan G to G," kata salah satu jurnalis Anton.
Baca juga : Berantas Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Sementara itu menurut jurnalis yang lain Agung, jika pada tahun-tahun sebelumnya, BP2MI mengemas narasi TPPO dengan menarik, yakni penggerebekan tempat penampungan CPMI yang akan diberangkatkan secara ilegal, dan Perang Semesta terhadap Sindikat terbukti mulai membawa hasil yang baik. Sindikat dan mafia penempatan memang harus diperangi.
"Melawan calo dan sindikat dari Desa harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa BP2MI juga melakukan tindakan pencegahan di hulu, namun tertutup seremoni pelepasan yang kesannya hanya berperan pada tingkat hilir saja," tutur Agung.
Plh. Sekretaris Utama BP2MI, Irjen Pol Ketut Suardana berpesan agar gong perang terhadap sindikat penempatan ilegal PMI tidak dimatikan. Sebab, kerja kemanusiaan itu hal yang sangat penting dilakukan.
"Harus kami sampaikan ke publik bahwa sekarang, seluruh jajaran BP2MI sedang gencar menyuarakan perang terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mungkin perang kita belum optimal karena BP2MI bukan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, perang kita melalui penyebaran informasi melalui media," ujar Ketut Suardana. (Z-7)
POLISI menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia, atau PMI, ilegal ke Malaysia. Lima orang perempuan berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Kota Pematangsiantar.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Lebih dari 80 peserta, sebagian besar merupakan pekerja sektor informal, antusias mengikuti program pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras orangtua atau pelaku yang telah melakukan kekerasan dan menelantarkan anak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
BAGAIMANA memastikan perlindungan warganet, terutama anak-anak, di ruang digital hingga kini masih menjadi persoalan krusial.
Ini adalah pertama kalinya di SCB ada produk dengan fitur Guaranteed Issuance Offering (GIO).
Manfaat unggulannya adalah proteksi perlindungan jiwa untuk risiko meninggal dunia, perlindungan terhadap 10 penyakit kritis mayor.
Salah satu indikator tingkat kemajuan negara juga dinilai berdasarkan bagaimana negara tersebut efektif melindungi kekayaan intelektual.
Dipaparkan bahwa kerentanan anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual sebesar 32% sedangkan kerentanan anak perempuan 51%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved