Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan menanggapi soal adanya kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta.
Diketahui, wacana menduetkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep semakin mengemuka.
Keduanya tengah disandingkan menjadi pasangan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.
Baca juga : Sulit untuk Wujudkan Duet Anies Baswedan - Kaesang Pangarep
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut jika menyangkut partai lain, semua kewenangannya ada pada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Ini kan lagi-lagi menyangkut partai lain, kalau menyangkut partai lain itu kewenangan kita kan mesti di Pak Sekjen. Lobi itu dilakukan tapi coba tanya Pak Sekjen,” papar Bambang Pacul, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/6).
Adapun mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan munculnya nama Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akan didukung PDI Perjuangan Membuktikan keterbukaan yang ada di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Baca juga : Wacana Anies-Kaesang, PDIP: Jadikan Saja!
Ditemui usai salat Idul Adha di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Senin, Ganjar mengungkapkan, diskusi dan negosiasi itu dimaksudkan agar ada kecocokan antara PDI Perjuangan dengan Anies.
"Jangan sampai nantinya ke kiri atau ke kanan, tetapi tetap saja lurus," katanya.
Ganjar lebih lanjut mengatakan biasanya kalangan partai politik saat menghadapi pilkada akan menyiapkan kader-kader partainya sendiri atau internal untuk dipertimbangkan sebelum diusung untuk maju pilkada.
Namun, ujarnya, jika ada perhitungan lain semisal tidak ada yang memenuhi kriteria, maka PDI Perjuangan bisa saja kemudian mengusung calon dari luar partai, dengan kesepakatan-kesepakatan.
“Nilai-nilai demokrasi lah, secara ideologis lah, bagaimana kita sikap terhadap situasi yang sekarang makin tidak mudah?" kata mantan calon presiden 2024 itu. (Ykb/Z-7)
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Operasi tersebut diarahkan pada titik-titik krusial pertumbuhan awan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved