Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap Ketua dan empat anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi pada Senin (10/6). Sanksi itu diberikan karena kegagalan pimpinan Bawaslu RI dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait penggelembungan suara pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Sistem Rekapitulasi Perhitungan Suara (Sirekap).
Khusus terhadap anggota Bawaslu RI Puadi, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Ketua Majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo menyebut, kedudukan Puadi sebagai Koordiantor Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang strategis dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengkajian dan tindak lanjut laporan serta temuan dugaan pelanggaran pemilu.
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu III Puadi selaku anggota Bawaslu terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Dewi di Ruang Sidang DKPP, Jakarta.
Baca juga : Bawaslu Terima Sanksi DKPP terkait Kampanye Gibran
Anggota Majelis DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menilai Puadi sebagai leading sector telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memastikan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu berjalan sesuai dengan tata cara, prosdeur, dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, sambung Sandi, DKPP juga pernah menjatuhkan sanksi terhadap Puadi yang pada aduannya terkait penanganan pelanggaran Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja serta tiga anggota Bawaslu RI lainnya, yakni Lolly Suhenty, Totok Hariyono, dan Herwyn JH Malonda dijatuhkan sanksi peringatan. DKPP menilai Ketua dan seluruh anggota Bawaslu RI telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 13 huruf a dan c, Pasal 15 huruf g, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Sanksi kepada Bagja, Lolly, Puadi, Totok, dan Herywn itu dijatuhkan lewat Perkara Nomor 43 dan 44-PKE-DKPP/III/2024. Perkara itu diadukan oleh Mirza Zulkarnaen. Bagja dkk diseret ke DKPP karena menolak laporan yang dibuat Mirza dengan alasan tidak diregistrasi dan menyatakan tidak memenuhi syarat materiel.
Laporan yang dibuat Mirza ke Bawaslu itu tercatat dengan nomor 110 dan 111/LPPP/RI/00.00/II/2024. Keduanya menyoalkan dugaan pelanggaran pemilu, yakni penggelembungan suara pasangan Prabowo-Gibran pada Sirekap yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU RI. (Z-6)
Jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP Boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam kontestasi pemilihan kepala derah, termasuk Pilkada Serentak 2024.
PENYELENGGARA pemilu, yakni jajaran KPU, Bawaslu, DKPP dinilai melakukan pelanggaran etik berat jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2024.
perlu ada jeda lima tahun bagi mantan penyelenggara pemilu, yakni jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP yang ingin maju berkontestasi dalam pilkada
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran KPU DKI Jakarta terkait pencatutan KTP warga sebagai syarat dukungan pasangan calon Dharma-Kun
Peran media dibutuhkan untuk menginformasikan mekanisme pelaporan kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP,
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Presiden Prabowo Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024
Presiden Terpilih, Prabowo Subianto Sapa Masyarakat
Bagaimana dengan kepentingan rakyat yang punya suara berbeda? Siapa saja yang bakal menduduki kursi-kursi menteri atau badan-badan negara yang kian gemuk itu?
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Didit Hediprasetyo mengambil inspirasi dari beskap Raden Saleh untuk seragam defile itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved