Kejagung Tepis Kabar Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) membantah isu yang menyebut artis Sandra Dewi (SD) berstatus tersangka dalam korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Beredar di media sosial yang menyebut Sandra menyusul suaminya, Harvey Moeis (HM) menjadi tersangka rasuah timah.

"Belum ada pernyataan resmi dari penyidik dalam penetapan tersangka yang bersangkutan, artinya sampai saat ini masih status yang bersangkutan sebagai saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi, Rabu, 5 Juni 2024.

Setiap informasi baru dalam kasus ini dipastikan akan diinformasikan kepada publik. Hal ini sebagai wujud transparansi Korps Adhyaksa.

Baca juga : Kejaksaan Agung Periksa Adik Sandra Dewi Terkait Kasus Korupsi Timah

Di samping itu, Ketut mengatakan perkara terkait suami Sandra Dewi, Harvey Moeis masih dalam proses pemberkasan. Bila rampung, penyidik akan melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel)

"Masih tahap pemberkasan," ucap Ketut.

Fitnah

Terpisah, Pengacara Harvey dan Sandra, Harris Arthur juga membantah isu penetapan tersangka Sandra Dewi. Menurutnya, isu itu fitnah. Dia menegaskan Sandra hingga kini masih berstatus sebagai saksi.

Baca juga : Kejagung Diminta Sita Harta Harvey yang Diberikan ke Sandra Dewi

"Kalau Bu Sandra kembali saya tegaskan itu fitnah, dan Bu Sandra statusnya tetap sebagai saksi," kata Harris.

Untuk diketahui, Sandra Dewi adalah istri dari salah satu tersangka kasus korupsi timah. Suami Sandra, Harvey Moeis (HM) ditetapkan tersangka pada 27 Maret 2024 lalu.

Sandra sudah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejagung. Yakni pada Rabu, 15 Mei 2024 dan Kamis, 4 April 2024.

22 Tersangka

Kejagung menetapkan 22 tersangka dalam kasus ini. Akibat rasuah ini negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp300,003 triliun. Nilai itu berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Rinciannya, kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar Rp26,649 triliun dan nilai kerusakan ekologis sebesar Rp271,6 triliun. (Z-7)