Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menyebut publik berhak dan perlu mengetahui isu di balik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang dibuntuti oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri.
Pria yang akrab disapa Tobas itu menyampaikan Kapolri dan Jaksa Agung seharusnya menjelaskan duduk peristiwa yang sesungguhnya.
“Kapolri dan Jaksa Agung harus duduk bersama untuk menelusuri peristiwa-peristiwa ini, apa penyebabnya,” tegas Tobas, Senin (27/5).
Baca juga : Menpolhukam Menggandeng Lengan Kapolri dan Jaksa Agung di Tengah Isu Ketegangan
Dari penelusuran, Tobas menuturkan hasil penelusuran itu harus disampaikan kepada publik.
Menurutnya, koordinasi antara Jaksa Agung dan Kapolri mesti segera dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi.
“Selama menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, atau harta benda,” ungkapnya.
Baca juga : Jaksa Agung: Utamakan Hati Nurani dalam Pengawasan Jaksa
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengaku belum mendapat informasi detail terkait isu adanya pembuntutan oleh Densus terhadap Jampidsus Kejagung, Febrie Ardiansyah.
"Belum ada informasi," paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) Pujiyono Suwadi, membeberkan pihaknya belum mendapatkan informasi yang jelas soal isu dibuntutinya Jampidsus oleh Densus.
Baca juga : Legislator Desak Kapolri dan Kejagung Usut Penahanan 4 IRT
"Kita belum mendapatkan informasi yang solid tentang berita-berita yang berkembang, sehingga secara institusi kan kita tidak bisa berkomentar," ucap Pujiyono kepada Media Indonesia, Senin (27/5).
Kendati demikian, Pujiyono berpendapat bahwa hubungan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cukup harmonis. Hal itu disampaikannya mengomentari pertemuan antara kedua pimpinan lembaga tersebut di Istana Negara tadi pagi.
"Kalau kita melihat saat ini hubungan Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri itu cukup harmonis dan saya yakin dengan peristiwa ini akan semakin lebih harmonis lagi," tandasnya. (Ykb/Z-7)
Anggota Polres Tasikmalaya membantu Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terkait penangkapan dan penggeledahan oleh Densus 88
Pada eklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Densus 88 Antiteror Polri mengungkapkan peran tiga terduga teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berinisial RR, MW, AS, yang ditangkap di Sulawesi Tengah, Kamis (19/12).
Berbagai aktivitas tersebut terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024.
DETASEMEN Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah mendalami terkait penemuan lima bom rakitan Dusun Tolana, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso
PRESIDEN Joko Widodo melantik Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Rycko Amelza Dahniel
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut dua Bos PT Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan Yusuf dilarang bepergian ke luar negeri.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Ada atau tidaknya tersangka baru dalam kasus tersebut, Anang belum bisa memastikan. Namun, ia menyebut bahwa Kejagung masih terus mendalami beberapa alat bukti dan keterangan.
MAKI tetap mencadangkan gugatan praperadilan melawan JAM-Pidsus jika penyidik 'gedung bundar' tak melakukan penambahan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Pengadaan laptop Chromebook, di Kemendikbudristek tahun 2020–2022, sebenarnya sudah dirancang sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved