Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan politik harus belajar dari olahraga. Semua pihak mesti taat pada aturan main dalam olahraga.
"Politik sering diwarnai ambisi kekuasaan dan jalan pintas. Olahraga tidak mengenal jalan pintas," kata Hasto di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (23/5).
Hasto mengatakan politik seyogianya menjunjung tinggi semangat sportivitas. Seluruh elemen baik pemain hingga wasit tidak boleh melanggar aturan.
Baca juga : Kepemimpinan Jokowi Dibahas di Rakernas PDIP
"Tidak ada yang curang tanpa diketahui wasit. Di tengah-tengah sisi-sisi gelap demokrasi ini kita belajar dari olahraga," ujar dia.
Hasto optimistis anak muda Indonesia mampu membangun jiwa sportivitas. Setiap prestasi mesti dicapai dengan kerja keras dan perjuangan.
"Kita tunjukkan budaya fairness dan olahraga itu artinya terus maju, maju, maju tidak pernah mundur," jelas dia. (Z-6)
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Zaenur Rohman menilai tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terlalu ringan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dituntut maksimal 12 tahun penjara.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto meyakini kasusnya diintervensi oleh kekuasaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved