Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari fraksi Golkar, Riswan Tony menyebut gaya hidup pejabat KPU layaknya tokoh fiksi Don Juan yang suka foya-foya.
Hal itu diungkapkan Riswan dalam rapat evaluasi bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, Rabu (15/5).
Awalnya, Riswan mengkritisi anggaran triliunan dan masa kerja KPU yang menurutnya tidak efektif. Hal itu lantaran adanya Pemilu serempak, masa kerja efektif KPU kurang lebih hanya 1-2 tahun saja.
Baca juga : KPU: Caleg DPR Terpilih yang Maju Pilkada Harus Mundur
“Selama empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini,” ujar Riswan.
“Bukan apa-apa, kaget ini, punya uang Rp 56 triliun kaget, akibatnya, ada yang kaya Don Juan, nyewa privat jet, belum lagi dugemnya,” tambah Riswan.
Namun, Ridwan engga menyebut siapa pejabat KPU yang sedang dibahas. Riswan mengemukakan, kasus tersebut seharusnya diketahui oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca juga : KPU Banyumas Mulai Buka Pendaftaran PPS untuk Pilkada
“Bukan kita nggak denger itu, pasti DKPP tau, nggak mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya,” ucapnya.
Demi efesiensi anggaran, Riswan mendesak anggaran KPU agar dipangkas mulai tahun 2025 mendatang.
“Oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada pilkada kita kecilkan saja ketua jangan lagi milyar-milyar triliunan,” tandasnya. (Z-8)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
REVISI Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu diusulkan oleh Komisi II, Keputusan untuk merevisi atau tidaknya suatu undang-undang akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut pejabat ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat di pagar laut Tangerang tak cukup disanksi administrasi.
Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan KPU, Badan Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri.
KETUA Komisi II DPR HM Rifqinizamy mengingatkan penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota untuk netral selama Pilkada 2024.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang menangani penegakan hukum pemberantasan mafia tanah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved