Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari fraksi Golkar, Riswan Tony menyebut gaya hidup pejabat KPU layaknya tokoh fiksi Don Juan yang suka foya-foya.
Hal itu diungkapkan Riswan dalam rapat evaluasi bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, Rabu (15/5).
Awalnya, Riswan mengkritisi anggaran triliunan dan masa kerja KPU yang menurutnya tidak efektif. Hal itu lantaran adanya Pemilu serempak, masa kerja efektif KPU kurang lebih hanya 1-2 tahun saja.
Baca juga : KPU: Caleg DPR Terpilih yang Maju Pilkada Harus Mundur
“Selama empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini,” ujar Riswan.
“Bukan apa-apa, kaget ini, punya uang Rp 56 triliun kaget, akibatnya, ada yang kaya Don Juan, nyewa privat jet, belum lagi dugemnya,” tambah Riswan.
Namun, Ridwan engga menyebut siapa pejabat KPU yang sedang dibahas. Riswan mengemukakan, kasus tersebut seharusnya diketahui oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca juga : KPU Banyumas Mulai Buka Pendaftaran PPS untuk Pilkada
“Bukan kita nggak denger itu, pasti DKPP tau, nggak mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya,” ucapnya.
Demi efesiensi anggaran, Riswan mendesak anggaran KPU agar dipangkas mulai tahun 2025 mendatang.
“Oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada pilkada kita kecilkan saja ketua jangan lagi milyar-milyar triliunan,” tandasnya. (Z-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni donasi Rp1.000 atau seribu per hari dari warganya ditinjau ulang.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
REVISI Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu diusulkan oleh Komisi II, Keputusan untuk merevisi atau tidaknya suatu undang-undang akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut pejabat ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat di pagar laut Tangerang tak cukup disanksi administrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved