Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat ini sedang menyelidiki dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan dua kasus tersebut adalah pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan salah peristiwa di Aceh saat berstatus Daerah Operasi Militer (DOM).
"Kami sedang menyelidiki dua kasus pelanggaran HAM berat yaitu satu Munir, satu kasus di Aceh. Dua-duanya sedang dalam proses penyelidikan, pemanggilan saksi-saksi dan akan terus berlangsung," kata Anis saat dikonfirmasi, Selasa (14/5).
Adapun satu kasus di Aceh yang dimaksudnya adalah Peristiwa Bumi Flora. Kasus itu terkait pembantaian warga sipil yang terjadi pada Agustus 2001 di PT Bumi FLora, sebuah perkebunan kelapa sawit berlokasi di Julok, Kabupaten Aceh Timur.
Baca juga : Komnas HAM Dinilai Tak Transparan dalam Menyelidiki Kasus Pembunuhan Munir
Anis mengatakan, sesuai standar operasional prosedur proyustisia Komnas HAM, penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat terkait pemanggilan para saksi dan korban dilakukan secara tertutup. Ia berharap penyelidikan dua kasus tersebut dapat rampung tahun ini.
Untuk memperlancar penyelidikan, Anis juga mengatakan pihaknya terus membangun komunikasi dengan Kejaksaan Agung selaku penyidik dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Menurutnya, Komnas HAM sedang mendorong kesepahaman bersama dengan Kejaksaan Agung terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
"MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) sedang dalam proses mudah-mudahan dalam waktu dekat," terang Anis.
Di samping itu, penyelidik Komnas HAM juga disebutnya melakukan koordinasi intensif dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) untuk menyelesaikan penyelidikan kasus Munir maupun Bumi Flora.
"Kami berharap itu bisa menjadi pola baru sehingga ketika Komnas HAM melakukan penyelidikan tidak hanya menjadi berkas tetapi ditindaklanjuti oleh Kejagung," pungkasnya. (Tri)
Komnas HAM mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menuntaskan 13 kasus pelanggaran HAM berat
Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).
Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu di Papua.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengingatkan pentingnya semangat kolaborasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Komnas HAM sudah menyatakan ada 18 pelanggaran HAM berat dan 5 sudah diadili.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai belum bisa memberi tanggapan terkait rancangan dan target penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Hasil rekomendasi Komnas HAM sudah diterima oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada Jumat (20/6).
Komnas HAM juga melakukan kajian yang mengungkap bahwa PRT masih hidup tanpa kepastian kerja, perlindungan hukum, dan jaminan kerja yang manusiawi.
Komnas HAM mendesak DPR RI dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal Mei 1998 tidak tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved