Kasus Korupsi Timah Berdampak Langsung pada Masyarakat 

KASUS Korupsi PT Timah yang ditaksir merugikan negara Rp271 triliun berdampak langsung pada perekonomian masyarakat Bangka Belitung yang berada di sekitar area tambang. 

"Ribuan pekerja Timah kehilangan penghasilan, Ribuan Petani sawit mengeluhkan susahnya menjual hasil panen. Masyarakat terkena dampak negatif akibat beberapa perusahaan timah dan sawit yang tak beroperasi lagi," ujar Ketua 1 PB Mathlaul Anwar, Adi Abdillah Marta, kepada awak media, pada jumat (10/5).

Dirinya berharap penyelesaian kasus korupsi yang terjadi di PT Timah bisa segera tuntas. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kepastian terhadap keberlangsungan para pekerja sekaligus warga yang terdampak pada isu korupsi yang terjadi di PT Timah.

Baca juga : Pukat UGM: Korupsi PT Timah Pertontonkan Persekongkolan Perusahaan Negara dan Pengusaha Korup

“Tak seharusnya dilebih-lebihkan (pemberitaan) mengingat terlalu banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Mudharat yang dimaksud adalah dampak terhadap masyarakat Bangka Belitung,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Adi Abdillah Marta menuturkan bahwa sepertiga masyarakat Bangka Belitung menggantungkan hidupnya dari Timah. Sementara, dampak dari kerugian 271 yang digemborkan oleh Kejagung membuat banyak pabrik Timah tak beroperasi. Akibatnya, masyarakat kehilangan pekerjaannya.

"Tentu itu lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Dalam kasus ini, siapa yang bertanggungjawab atas hilangnya pekerjaan dan pemasukan masyarakat Babel?," tanya Adi Abdillah Marta.

Baca juga : Kejaksaan Agung Tetapkan 5 Tersangka Baru di Kasus Korupsi Timah

Lebih lanjut, Adi Abdillah Marta menuturkan bahwa para ulama membuat sebuah kaidah agar setiap umat bisa menghindari kegiatan yang penuh mudharat daripada mendatangkan maslahat. 

“Tapi mudharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya,” ungkapnya. 

Adi berharap agar kasus 271 yang berdampak kepada masyarakat Bangka Belitung itu agar segera dicarikan solusinya. Bahwa kasus korupsi dalam perspektif manapun tak bisa dibenarkan. Tapi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat adalah upaya tersendiri yang juga harus diperjuangkan.

"Jangan sampai, masyarakat yang kena imbas," tandasnya. (Z-8)