Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) ogah berkomentar ihwal partainya yang disebut telah menyetorkan nama menteri. Ia juga bungkam saat dikonfirmasi salah satu nama yang diserahkan ialah Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto.
"Ini menteri-menteri banyak ini liat nih," ujar Zulhas usai mendampingi kader dari seluruh daerah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).
Zulhas menegaskan urusan jatah menteri menjadi kewenangan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga ia telah menyerahkan keputusan jatah menteri kepada Prabowo.
Baca juga : Gerindra Respons PAN Ajukan Eko Patrio Jadi Menteri
Dalam kesempatan yang sama, Yandri sempat dimintai responnya ihwal namanya masuk bursa menteri kabinet Prabowo-Gibran. Yandri juga enggan berkomentar banyak.
"Enggak-enggak (mau berkomentar)," kata Yandri.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan partainya telah menyiapkan nama lain selain Eko Patrio untuk didorong menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Nama tersebut ialah Waketum PAN Yandri Susanto.
Saleh juga menyebut nama Yandri dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pilkada Serentak 2024. Rakornas digelar pada Kamis (9/5).
"Rakornas dan bimtek kali ini menarik. Pasalnya, para peserta dari daerah ternyata tidak hanya membicarakan pilkada. Namun, ada ramai perbincangan terkait calon-calon menteri dari PAN. Salah seorang nama yang banyak disebut adalah Yandri Susanto," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Kamis. (Z-6)
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Stok beras dinyatakan aman menjelang Tahun Baru bahkan sampai Lebaran
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.
EKS Sekjen Kemenhut era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, mengatakan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) merupakan murni tata ruang.
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
KETUA Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendatangi rumah dinas Zulkifli Hasan atau Zulhas yang juga ketua umum PAN
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved