Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BIAYA politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 diprediksi tidak murah. Peserta pilkada diyakini bakal mengerahkan seluruh sumber daya untuk menang.
"Cost politik itu penting karena banyak yang harus disiapkan," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id.
Jerry mengapresiasi semangat politik tanpa mahar ala Partai NasDem. Hal itu seyogianya ditiru partai politik dan peserta pilkada lain.
Baca juga : Survei Sebut Ridwan Kamil Masih Terkuat di Pilkada Jabar
"Tapi politik tanpa mahar bukan berarti tanpa logistik," papar dia.
Jerry menyebut peserta pilkada membutuhkan modal untuk banyak hal. Mulai dari membuat baliho, iklan di media massa, hingga membayar tim sukses.
"Belum lagi transportasi tim harus charter bus hingga keperluan survei, konsultan politik, dan lain-lain," ujar dia.
Jerry mengatakan punya modal dan logistik banyak tidak serta-merta menjamin kemenangan. Namun modal yang banyak bisa memperbesar peluang kemenangan peserta pemilu.
"Itu fenomena yang masih terjadi di Indonesia dan tidak terelakkan," jelas dia. (Z-7)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved