Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JELANG pendaftaran pilkada di setiap provinsi dan kabupaten/kota sudah mulai diramaikan kontestasi pendaftaran calon-calon yang akan ikut berkompetisi.
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, menerangkan pembentukan koalisi paslon di setiap Pilkada akan sangat ditentukan beberapa faktor.
Yang pertama, seberapa kuat petahana kepala daerah akan ikut kompetisi pilkada. Apabila petahana dirasakan punya potensi elektabilitas yang tinggi untuk memenangkan pilkada, maka bisa dipastikan para penantangnya tidak akan banyak, bahkan mungkin tidak ada alias calon tunggal.
Baca juga : Besok, NasDem Ikut Lawatan PKB ke DPP PKS
“Kedua, cairnya pembentukan koalisi pencalonan pilkada yang tidak sebangun dengan koalisi Pilpres 2024,” ungkap Adit, Minggu (5/5).
Artinya, kata Adit, koalisi yang terbentuk dalam pencapresan tidak akan sama atau bahkan tidak relevan dengan kondisi setiap daerah. Hal itu lantaran kekuatan legislatif dari hasil Pileg 2024 lalu tidak sebangun dengan hasil yang ada di pusat.
Maka, setiap parpol mungkin sudah menginstruksikan setiap wilayahnya untuk terbuka dalam membangun koalisi dengan siapapun.
Baca juga : Cak Imin Jadi Cawapres, Demokrat Meradang dan Tuding Anies Berkhianat
Yang ketiga, Adit menyebut pengaruh sosok lokal baik secara sosial, ekonomi, politik atau budaya akan membentuk konstruksi pencalonan yang ada.
“Sehingga pengaruh tokoh agama, adat, atau pebisnis yang kuat akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para elite politik nasional dan lokal dalam memutuskan siapa yang dapat didukung dalam koalisi tersebut,” terangnya.
Ia mencontohkan di pulau Jawa, kemungkinan petahana yang kuat adalah Khofifah untuk Provinsi Jawa Timur.
Baca juga : Pengamat Nilai Duet Anies dan Ganjar Skenario Blunder
Adit menilai ada kemungkinan sebagian besar parpol akan merapat untuk menyatukan dukungan kepada Khofifah.
Sementara, provinsi lainnya seperti Banten, Jakarta, Jabar dan Jateng, akan lebih kompetitif karena tidak ada petahana yang kuat dan dominan berdasarkan situasi politik hari ini.
“Kecuali, Ridwan Kamil (Jabar) dan Anies Baswedan (Jakarta) akan memutuskan ikut kompetisi pilkada nanti. Sehingga, peluang partisipasi dari para peserta akan terbuka luas,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved