Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
JELANG pendaftaran pilkada di setiap provinsi dan kabupaten/kota sudah mulai diramaikan kontestasi pendaftaran calon-calon yang akan ikut berkompetisi.
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, menerangkan pembentukan koalisi paslon di setiap Pilkada akan sangat ditentukan beberapa faktor.
Yang pertama, seberapa kuat petahana kepala daerah akan ikut kompetisi pilkada. Apabila petahana dirasakan punya potensi elektabilitas yang tinggi untuk memenangkan pilkada, maka bisa dipastikan para penantangnya tidak akan banyak, bahkan mungkin tidak ada alias calon tunggal.
Baca juga : Besok, NasDem Ikut Lawatan PKB ke DPP PKS
“Kedua, cairnya pembentukan koalisi pencalonan pilkada yang tidak sebangun dengan koalisi Pilpres 2024,” ungkap Adit, Minggu (5/5).
Artinya, kata Adit, koalisi yang terbentuk dalam pencapresan tidak akan sama atau bahkan tidak relevan dengan kondisi setiap daerah. Hal itu lantaran kekuatan legislatif dari hasil Pileg 2024 lalu tidak sebangun dengan hasil yang ada di pusat.
Maka, setiap parpol mungkin sudah menginstruksikan setiap wilayahnya untuk terbuka dalam membangun koalisi dengan siapapun.
Baca juga : Cak Imin Jadi Cawapres, Demokrat Meradang dan Tuding Anies Berkhianat
Yang ketiga, Adit menyebut pengaruh sosok lokal baik secara sosial, ekonomi, politik atau budaya akan membentuk konstruksi pencalonan yang ada.
“Sehingga pengaruh tokoh agama, adat, atau pebisnis yang kuat akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para elite politik nasional dan lokal dalam memutuskan siapa yang dapat didukung dalam koalisi tersebut,” terangnya.
Ia mencontohkan di pulau Jawa, kemungkinan petahana yang kuat adalah Khofifah untuk Provinsi Jawa Timur.
Baca juga : Pengamat Nilai Duet Anies dan Ganjar Skenario Blunder
Adit menilai ada kemungkinan sebagian besar parpol akan merapat untuk menyatukan dukungan kepada Khofifah.
Sementara, provinsi lainnya seperti Banten, Jakarta, Jabar dan Jateng, akan lebih kompetitif karena tidak ada petahana yang kuat dan dominan berdasarkan situasi politik hari ini.
“Kecuali, Ridwan Kamil (Jabar) dan Anies Baswedan (Jakarta) akan memutuskan ikut kompetisi pilkada nanti. Sehingga, peluang partisipasi dari para peserta akan terbuka luas,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved