Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEKRETARIS Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta meniliai hakim konstitusi Arsul Sani seharusnya tetap tidak dilibatkan dalam sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024, perkara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun tidak memiliki hak memutuskan, kehadiran mantan Wakil Ketua Umum PPP itu tetap melanggar etika dalam proses persidangan.
"Harusnya itu off (tidak ikut). Apalagi itu berkaitan dengan PPP. Dia itu kader, pengurus PPP, anggota DPR sebelumnya. Ini bukan soal boleh atau tidak, tapi ini soal patut atau tidak patut yang didalamnya ada etika hakim," kata Kaka saat dihubungi, Senin (29/4).
Ia menjelaskan, Arsul seharusnya mengajukan hak ingkar atau hak untuk tidak menangani perkara. Keterlibatan Arsul memunculkan kekhawatiran integritas dan independensi lembaga peradilan MK yang dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat sorotan. Bukan hanya itu, ia juga menekankan pentingnya penerapan standar etika yang tinggi dalam penanganan kasus hukum."Walaupun tidak ada hak memutuskan, tetapi ini MK sedang mendapat sorotan soal etika," jelasnya.
Jika berkaitan dengan kesulitan dalam pembagian panel sidang, Kaka menilai hal itu adalah persoalan teknis. Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya bisa merumuskan hal teknis tanpan mengorbankan etika. "Pilihannya itu kan soal kepatutan atau teknis. MK harusnya lebih memilih kepatutan," kata dia. (J-2)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) belum kunjung memutuskan perkara uji formil UU No 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE (UU KSDAHE).
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Memperpanjang masa jabatan kepala daerah adalah langkah paling realistis agar transisi ke sistem pemilu terpisah berjalan tanpa gejolak.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saksi tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran yang merugikan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politisi PPP Sandiaga Uno mengaku masih menunggu surat penugasan untuk maju dalam kontstasi Pilkada Serentak 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menentukan ikut koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menjadi oposisi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) memberi sinyal akan segera bergabung ke dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved