Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta meniliai hakim konstitusi Arsul Sani seharusnya tetap tidak dilibatkan dalam sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024, perkara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun tidak memiliki hak memutuskan, kehadiran mantan Wakil Ketua Umum PPP itu tetap melanggar etika dalam proses persidangan.
"Harusnya itu off (tidak ikut). Apalagi itu berkaitan dengan PPP. Dia itu kader, pengurus PPP, anggota DPR sebelumnya. Ini bukan soal boleh atau tidak, tapi ini soal patut atau tidak patut yang didalamnya ada etika hakim," kata Kaka saat dihubungi, Senin (29/4).
Ia menjelaskan, Arsul seharusnya mengajukan hak ingkar atau hak untuk tidak menangani perkara. Keterlibatan Arsul memunculkan kekhawatiran integritas dan independensi lembaga peradilan MK yang dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat sorotan. Bukan hanya itu, ia juga menekankan pentingnya penerapan standar etika yang tinggi dalam penanganan kasus hukum."Walaupun tidak ada hak memutuskan, tetapi ini MK sedang mendapat sorotan soal etika," jelasnya.
Jika berkaitan dengan kesulitan dalam pembagian panel sidang, Kaka menilai hal itu adalah persoalan teknis. Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya bisa merumuskan hal teknis tanpan mengorbankan etika. "Pilihannya itu kan soal kepatutan atau teknis. MK harusnya lebih memilih kepatutan," kata dia. (J-2)
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.
Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saksi tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran yang merugikan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politisi PPP Sandiaga Uno mengaku masih menunggu surat penugasan untuk maju dalam kontstasi Pilkada Serentak 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menentukan ikut koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menjadi oposisi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) memberi sinyal akan segera bergabung ke dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved