Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah, menyatakan bahwa hak angket pemilu tida mengenal kata basi. Luluk menegaskan, kunjungan Prabowo Subianto ke kantor DPP PKB kemarin tidak memengaruhi rencana hak angket PKB.
Luluk menerangkan PKB serius mengawal agenda perubahan. Keseriusan itu juga diungkapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat menyampaikan delapan agenda PKB ke Prabowo dalam pertemuan kemarin.
"Hak angket tidak ada kata basi selama DPR punya kemauan politik unttuk menjalankan fungsi pengawasan,” tegas Luluk kepada Media Indonesia, Kamis (25/4). "Juga memikirkan perbaikan sistem politik dan pemilu kita," tambahnya.
Luluk juga menuturkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar berharap hak angket tetap dilakukan. Karenanya, Luluk berencana menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk menggulirkan hak angket di DPR.
"Saya akan ajak lagi teman-teman di luar PKB untuk tanda tangan dukungan hak angket," tandasnya. (Z-2)
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved