Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Benyamin Sinaga menegaskan pihaknya saat ini masih fokus dengan proses sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). PKB belum memikirkan langkah-langkah selanjutnya, termasuk untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM)
“Saat ini masih berfokus dengan proses di MK,” ujar Benyamin kepada Media Indonesia, Senin (8/4).
ia juga engga menjelaskan lebih jauh terkait peluang PKB merapat ke Prabowo setelah proses di MK selesai.
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
“Saya belum bisa beri statement soal itu,” ucapnya.
Sebelumnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid menyatakan hubungan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Prabowo tetap akrab usai Pilpres 2024. Pernyataan tersebut memunculkan spekuliasi bahwa PKB akan merapat ke KIM.
Terlebih, Jazilul juga mengakui PKB sama sekali belum memiliki pengalaman menjadi oposisi.
"PKB belum punya pengalaman untuk itu. Nanti kita lihat. Belajar dulu kan kalau kita ini. Kita lihat soalnya PKB belum punya pengalaman di luar pemerintahan," papar Jazilul. (Z-11)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved