Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PADA acara buka puasa bersama (bukber) di Istana, dua menteri dari PDI Perjuangan tidak terlihat. Mereka ialah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Keduanya absen karena agenda yang mendesak.
"Mungkin ada acara lain beliau," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3) malam.
Azwar mengaku tidak mengetahui agenda mendesak dari dua rekan partainya itu. Ia membantah ketidakhadiran mereka karena sikap politik. "Enggak-enggak ada (terkait politik)," jelasnya.
Baca juga : Jelang Magrib, Menteri PDIP hingga PKB Terpantau Belum Hadiri Bukber di Istana Negara
Sebelumnya, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam bukber yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin juga turut hadir.
Ma'ruf sempat mengawali acara dengan menyampaikan tausiyah. Dilanjutkan dengan ceramah menjelang buka puasa oleh Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah.
Selain Risma dan Yasonna juga ada menteri yang tidak hadir. Antara lain Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fuziyah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Kemudian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. (Z-3)
KPK masih membuka peluang memanggil lagi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
KPK menegaskan status pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didasari kajian hukum yang kuat.
PENCEKALAN Yasonna Laoly, disebut menjadi pukulan beruntun bagi PDIP. Pencekalan untuk Yasonna, dan ditambah penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
PENCEKALAN terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly, dinilai sebagai hal yang wajar, tetapi tidak biasa.
PENCEKALAN Yasonna Laoly dapat memperlancar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku maupun Hasto Kristiyanto.
PDIP sesalkan tidakan KPK yang mengajukan pencekalan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly ke luar negeri atas kasus korupsi Harun Masiku.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved