Mendagri: Penjabat Kepala Daerah yang Ikut Pilkada Harus Mundur

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan penjabat (Pj) kepala daerah harus mundur dari jabatan apabila ingin mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan pada 27 November 2024.

"Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada," tegas Tito dalam rapat koordinasi pada Kamis (28/3) seperti dilansir dari Antara.

Rapat koordinasi melalui konferensi video yang dilaksanakan itu bersama Pj kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk diikuti Pj Bupati Penanam Paser Utara Makmur Marbun di Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga : Mendagri: 240 ASN Dijatuhi Sanksi Pelanggaran Netralitas Pemilu

Pj kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah, jelas Mendagri, tidak menggunakan jabatan untuk politik praktis.

"Seluruh Pj kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada," tegasnya.

Netralitas Pj kepala daerah dalam pilkada diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2016.

Baca juga : Dicopot Mendagri, PJ Bupati Kampar Pamit dan Minta Maaf

Pada pasal 7 ayat (2) huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota danwakil wali kota harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu disebutkan pada ayat (1). menurut Mendagri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai Pj gubernur, Pj bupati dan Pj wali kota.

Ketentuan pada regulasi tersebut, lanjut dia, untuk mencegah Pj gubernur, Pj bupati, dan Pj wali kota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota.

Rapat kerja digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna optimalisasi kinerja Pj gubernur, Pj bupati dan Pj wali kota, menyangkut isu strategis yang menyangkut pelaksanaan pilkada, serta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Z-6)