Pemilihan PIK dan BSD Jadi PSN Disebut Kental Nuansa Balas Budi Jokowi pada Investor di IKN

DIREKTUR Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, menyebut pemilihan Pantai Indah kapuk (PIK) dan Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) kental dengan nuansa balas budi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap investor yang selama ini mendukung Jokowi, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wahyu menyebut keputusan Jokowi menetapkan PIK dan BSD menjadi PSN itu akan membuat Sinar Mas dan Aguan mendapatkan manfaat langsung, mulai dari kenaikan saham hingga perizinan.

Dikatakan Wahyu, banyak proyek strategis nasional (PSN) yang tidak melewati analisis kebijakan yang matang serta marginal cost lebih besar daripada marginal benefitnya. Walaupun tujuan utama PSN itu untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menekan angka ketimpangan, sambung dia, dalam konteks kebijakan, PSN menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pilihan kebijakan lainnya.

Baca juga :  BSD dan PIK 2 Jadi PSN, Zaki: Tidak Gunakan APBN

"Hal serupa terjadi pada PIK dan BSD, kedua kawasan itu sudah dipegang oleh taipan dan perusahaan besar dan sudah sangat berkembang," kata Wahyu saat dihubungi pada Kamis (28/3).

"Oligarki ekonomi dan tukar guling proyek seperti ini sangat berbahaya karena rentan maladministrasi dan korupsi. Meskipun proyek ini tidak dibiayai langsung APBN, tapi penunjukan proyek untuk kepentingan kelompok tertentu dapat menciptakan distorsi dalam pasar dan menghambat persaingan yang sehat,” tambah Wahyu.

Wahyu menyebut bahwa ketika pemerintah memberikan dukungan atau subsidi kepada kawasan swasta yang sudah berkembang, ada risiko dukungan tersebut akan memperkuat ketimpangan ekonomi yang sudah ada.

Baca juga : Ivestor IKN Mennati Kepastian Hasil Pemilu

"Pengusaha kaya menikmati cuan dalam jumlah besar, sementara uangnya tidak berputar di level bawah, karena pengembangan kawasan seperti PIK dan BSD ke depan akan lebih banyak di sektor jasa ketimbang industri. Masyarakat menengah bawah akan lebih banyak berperan sebagai konsumen ketimbang pemain yang menghasilkan nilai tambah ekonomi," imbuhnya.

Dalam konteks yang lebih besar, penunjukan kedua lokasi tersebut sebagai PSN sebenarnya tidak adil, karena BSD dan PIK sudah berkembang pesat, ditopang oleh taipan dan perusahaan besar.

"PSN harusnya difokuskan pada pembangunan yang memang butuh intervensi khusus, seperti penguasaan sumber daya perikanan di kawasan Indonesia timur," ungkapnya.

Sebagai catatan, Jokowi sebelumnya menghapus beberapa proyek jalan tol di Sumatera dan Pelabuhan di Ambon dari PSN. Namun di sisi lain, Jokowi lebih memilih PIK dan BSD, dengan skema pemilihan yang sangat kental nepotisme.

(Z-9)