Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai berpeluang lolos ke DPR bila memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan. PPP tak lolos karena tak mencapai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.
"Ada satu faktor yang mungkin bisa membuat PPP lolos, yakni kedekatannya dengan kekuasaan saat ini," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra , Senin (25/3).
Dedi mencontohkan momen yang dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat perolehan suara PSI sempat menanjak pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga : PPP Lolos Ambang Batas Parlemen 4,1%, Hasil Survei Charta Politika
"Bagaimana PSI juga disinyalir alami peningkatan suara drastis, dan potensial tidak terjadi secara benar," ucap Dedi.
PPP dapat memanfaatkan kedekatan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP M Mardiono dengan Jokowi. Selain itu, bisa juga menjaring komunikasi dengan mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
"Suharso mungkin masih miliki jalur yang bisa ia lalui untuk perbaikan kondisi PPP. Jika kemudian Suharso yang berhasil lakukan lobi, bukan tidak mungkin PPP juga akan kembali dipimpin Suharso. Karena terbukti, kegagalan PPP karena masa peralihan kepemimpinan Mardiono," jelas Dedi.
Ia menuturkan PPP juga berpeluang lolos dari sisi teknis dengan berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dedi menarik peristiwa carut marutnya pelaksanaan Pemilu 2024.
"Mengingat penyelenggaraan pemilu tahun ini cenderung tidak tertata dengan baik, KPU sendiri banyak alami kegagalan, utamanya transparansi penghitungan, bahkan juga dugaan pelanggaran yang banyak terjadi, dengan situasi itu sangat mungkin PPP mampu buktikan mereka lolos, atau sekurangnya KPU tidak cukup bukti bahwa PPP tidak lolos," ujar Dedi. (Z-6)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Bantuan sebanyak 8 ton tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak serta membantu memenuhi kebutuhan harian selama masa pemulihan awal.
ELVA Farhi Qolbina kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta untuk periode 2025–2030.
Dia mengungkapkan, banyak tokoh mulai tertarik bergabung dengan PSI, termasuk ASN yang menunggu masa pensiun dan beberapa anggota DPRD dari partai lain jelang Pemilu 2029.
Kabar Presiden ke-7 RI Jokowi diisukan pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, ditepis oleh PSI
Raja Juli juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian DPC PSI yang kini telah terbentuk di seluruh Bangka Belitung.
PSI bersiap untuk verifikasi partai politik dalam pemilu 2029 agar lolos ke Senayan. Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep siapkan konsolidasi internal
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved