Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai berpeluang lolos ke DPR bila memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan. PPP tak lolos karena tak mencapai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.
"Ada satu faktor yang mungkin bisa membuat PPP lolos, yakni kedekatannya dengan kekuasaan saat ini," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra , Senin (25/3).
Dedi mencontohkan momen yang dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat perolehan suara PSI sempat menanjak pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga : PPP Lolos Ambang Batas Parlemen 4,1%, Hasil Survei Charta Politika
"Bagaimana PSI juga disinyalir alami peningkatan suara drastis, dan potensial tidak terjadi secara benar," ucap Dedi.
PPP dapat memanfaatkan kedekatan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP M Mardiono dengan Jokowi. Selain itu, bisa juga menjaring komunikasi dengan mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
"Suharso mungkin masih miliki jalur yang bisa ia lalui untuk perbaikan kondisi PPP. Jika kemudian Suharso yang berhasil lakukan lobi, bukan tidak mungkin PPP juga akan kembali dipimpin Suharso. Karena terbukti, kegagalan PPP karena masa peralihan kepemimpinan Mardiono," jelas Dedi.
Ia menuturkan PPP juga berpeluang lolos dari sisi teknis dengan berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dedi menarik peristiwa carut marutnya pelaksanaan Pemilu 2024.
"Mengingat penyelenggaraan pemilu tahun ini cenderung tidak tertata dengan baik, KPU sendiri banyak alami kegagalan, utamanya transparansi penghitungan, bahkan juga dugaan pelanggaran yang banyak terjadi, dengan situasi itu sangat mungkin PPP mampu buktikan mereka lolos, atau sekurangnya KPU tidak cukup bukti bahwa PPP tidak lolos," ujar Dedi. (Z-6)
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru saja merampungkan kongres dalam waktu yang berdekatan.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
PSI yang dahulu berlogo mawar dalam kepalan sebuah tangan mengganti gambarnya dengan gajah.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved