Hak-Hak Masyarakat Adat Dilindungi di IKN

DEPUTI Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Alimuddin, menegaskan bahwa pihaknya dengan sepenuhnya melindungi hak-hak masyarakat adat di sekitar IKN.

"Hak-hak adat dilindungi di IKN, tidak ada penggusuran semena-mena, pembangunan akan terus berkembang. Tapi masyarakat adat dilindungi, masyarakat dilindungi, jadi semua dilindungi di IKN. Tidak ada semena-mena," kata dia saat ditemui di Jakarta pada Kamis (14/3).

Lebih lanjut, Alimuddin menyatakan bahwa seluruh masyarakat adat khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendukung dibangunnya IKN.

"Perlu diskusi, sosialisasi kepada mereka-mereka, mereka mendukung semua IKN," tegasnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023, ujar dia, di dalam PP tersebut tertera tata cara pembebasan lahan oleh pemerintah. Baik pembebasan lahan yang akan diganti dengan uang, pembebasan lahan yang akan diganti dengan lahan lagi.

"Jadi intinya tidak ada kesemena-menaan dalam proses pengadaan tanah. Masih akan ada sosialisasi yang mendalam by name by address. Masyarakat adat kami yang lindungin, otorita yang lindungi," terangnya. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto