Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DEPUTI Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Alimuddin, menegaskan bahwa pihaknya dengan sepenuhnya melindungi hak-hak masyarakat adat di sekitar IKN.
"Hak-hak adat dilindungi di IKN, tidak ada penggusuran semena-mena, pembangunan akan terus berkembang. Tapi masyarakat adat dilindungi, masyarakat dilindungi, jadi semua dilindungi di IKN. Tidak ada semena-mena," kata dia saat ditemui di Jakarta pada Kamis (14/3).
Lebih lanjut, Alimuddin menyatakan bahwa seluruh masyarakat adat khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendukung dibangunnya IKN.
Baca juga : Otorita IKN Janji tidak Semena-mena Gusur Masyarakat Adat Suku Balik
"Perlu diskusi, sosialisasi kepada mereka-mereka, mereka mendukung semua IKN," tegasnya.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023, ujar dia, di dalam PP tersebut tertera tata cara pembebasan lahan oleh pemerintah. Baik pembebasan lahan yang akan diganti dengan uang, pembebasan lahan yang akan diganti dengan lahan lagi.
"Jadi intinya tidak ada kesemena-menaan dalam proses pengadaan tanah. Masih akan ada sosialisasi yang mendalam by name by address. Masyarakat adat kami yang lindungin, otorita yang lindungi," terangnya. (Z-6)
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Otorita IKN menggelar acara penanaman pohon demi mendukung penghijauan di kawasan tersebut.
KANTOR Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut selesai pada Februari 2025. Seluruh pegawai yang tersebar akan pindah mulai Maret 2025.
Ali Berawi memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan sesuai rencana meskipun anggaran dari pemerintah pusat untuk sementara diblokir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved