Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEJUMLAH guru besar hingga akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek memberi pernyataan sikap bertajuk Seruan Salemba 2024 di Aula IMERI Universitas Indonesia (UI), Kampus Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (14/3). Mereka menyikapi perkembangan situasi nasional belakangan ini.
Gerakan yang diinisiasi oleh Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), STF Driyarkara, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan STH Jentera itu akan menggugat hasil pemilu serta menuntut agar pemerintah mengembalikan hak demokrasi warga.
Guru besar UI Sulistyowati Irianto menyampaikan dalam beberapa waktu terakhir, terutama selama proses pemilu presiden melalui kekuasaannya telah menabrak banyak aturan dan etika. Karena itu, hasil pemilu yang diawali dengan menabrak banyak aturan harus digugat. Selain itu, sebagai kepala negara, presiden seharusnya bisa berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali.
Baca juga : Penurunan Kemiskinan Berjalan Lambat, Target Zero Poverty Sulit Dicapai
“Namun, amanat konstitusi untuk berdiri di atas semua golongan itu tidak dilaksanakan semata demi kepentingan kekuasaan,” kata Sulistyowati di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
Dia juga mengingatkan konstitusi mewajibkan presiden untuk mematuhi hukum. Tetapi yang terjadi, justru presiden melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk merekayasa hukum demi kepentingan pribadi.
“Rekayasa hukum semakin meruntuhkan demokrasi. Selain itu, presiden juga telah melakukan pork barrel politics (instrumentalisasi bantuan sosial) dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan. Seharusnya penghapusan kemiskinan dilakukan dengan upaya memperluas lapangan kerja di segala bidang, meningkatkan kapasitas penduduk usia muda agar punya akses pendidikan setinggi-tingginya,” ujarnya.
Baca juga : Guru Besar Diintervensi, Koalisi Masyarakat Desak Kapolri
Sebagai perwakilan dari para ilmuwan dan guru besar, Sulistyowati menyampaikan dirinya memikul beban moral atas semua kekacauan yang terjadi hari ini. Karena itu ia ingin mengajak guru besar dan mahasiswa dari universitas lain untuk melakukan gerakan yang masif untuk melawan pemerintahan yang telah merusak demokrasi di Indonesia.
“Kami memegang teguh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan saat menjalankan fungsi utama ilmu pengetahuan, serta tidak bicara atau berjuang di atas kepentingan kekuasaan dan uang. Kami bersuara sebagai gerakan moral dan intelektual,” pungkasnya.
Senada, akademisi dari UNJ Ubedilah Badrun juga turut menyerukan serta mendesak agar terjadinya reformasi hukum, khususnya produk undang-undang yang berkaitan dengan politik dan pemilu. Dia menilai pemilu tahun ini telah mengabaikan kedaulatan rakyat serta hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang saja atau oligarki.
Baca juga : Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo Meradang Disebut Partisan
Dia juga mendesak agar anggota parlemen segera menjalankan fungsinya dan mendengarkan suara rakyat. Hak angket yang selama ini dinanti-nanti, kata Ubedilah, harus segera digulirkan.
“Parlemen mesti segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya, menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan eksekutif agar dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ubedilah.
Selain guru besar dan mahasiswa, Ubedilah berharap masyarakat sipil turut serta untuk menuntut dan berani melawan pemerintahan yang secara terang-terangan telah merusak demokrasi. (Dis/Z-7)
Dua penyakit rongga mulut tertinggi adalah karies gigi dan radang gusi (gingivitis).
Perubahan iklim dapat menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan nasional.
Target guru besar untuk tahun ini adalah 9 orang. Namun hingga saat ini baru tercapai 3 orang.
Analisis mamogram berbasis AI sudah mengungguli model penilaian risiko tradisional berdasarkan riwayat pribadi dan keluarga. Pendekatan skrining yang lebih personal dan berbasis risiko.
Penghargaan itu diberikan dalam ajang internasional 25th Cluster of Achievers yang diselenggarakan pada Sabtu (12/4) di Dubai, Uni Emirat Arab.
Prof Asep dikenal sangat aktif dalam penelitian. Dia juga dikenal di level nasional dan internasional.
Transformasi UPT Vertikal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan rujukan kesehatan masyarakat secara nasional.
Selain mengganggu kenyamanan, kondisi mata kering bisa menurunkan kualitas hidup penderitanya secara signifikan.
Penyadapan harus melalui proses perizinan yang ketat dan mematuhi kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) periode 2019-2024 itu termasuk tokoh yang menerima penghargaan alumni inspiratif di ajang UI Awarding Night 2019.
Kekecewaan itu timbul karena publik menilai pencalonan gubernur-wakil gubernur oleh partai politik tak mencerminkan aspirasi mereka.
PENYIDIK Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil Ade Armando pada Selasa (31/1).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved