Guru Besar Diintervensi, Koalisi Masyarakat Desak Kapolri

INTERVENSI Polda Jawa Tengah ke kalangan guru besar disorot Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta bergerak menyikapi hal tersebut.

"Meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberhentikan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, karena telah melanggar prinsip netralitas Polri dalam perhelatan politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Februari 2024.

Menurut dia, intervensi tersebut masuk jajaran intimidasi. Karena, mengarah ke permintaan agar guru besar tak ikut mengkritik pemerintahan Jokowi. Dalih cooling system sebagai tajuk intervensi dinilai Gufron tak relevan.

Baca juga : Kapolri Didesak Segera Evaluasi terkait Permintaan Video Testimoni Rektor

Atas dasar itu, Gufron mewakili Koalisi Masyarakat meminta Kapolri tegas menindak anggotanya. Supaya, tak menjadi preseden buruk dan mencederai netralitas Polri dalam mengawal Pemilu 2024.

"Kapolri mesti memproses hukum secara tegas terhadap siapa pun di jajaran kepolisian yang telah melakukan pelanggaran maupun kejahatan pemilu," kata Gufron.

Ketua PBHI Julius Ibrani juga mendorong Kapolri menjamin keamanan dan memberikan perlindungan. Khususnya, terhadap kebebasan berpendapat civitas akademika dalam menyuarakan aspirasi.

Baca juga : Setiap Pemilu, Jokowi Selalu Naikkan Gaji PNS

"Menjamin keamanan dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan akademik dan berpendapat yang dilakukan oleh guru besar, dosen, rektor, mahasiswa, dan kalangan akademisi lainnya," kata Julius.

Kemudian, Julius meminta Kepolisian Daerah di Jawa Tengah menghentikan intimidasi. Jangan sampai intimidasi itu berlarut dan menjadi tindakan represi kepada masyarakat. 

"Khususnya lagi terhadap para guru besar, dosen, rektor, mahasiswa, dan kalangan akademisi lainnya," kata Julius. (Z-7)