Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan penentuan pos-pos menteri pada pemerintahan selanjutnya masih belum dibicarakan. Itu baru akan dibicarakan setelah pengumuman resmi hasil Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Pertama menunggu dulu, kita juga tahu 20 Maret jadi momen yang penting dan menjadi resmi dan final bagi KPU terkait dengan hasil Pemilu. Barulah secara moral dan etis kita bisa berbicara lebih jauh karena setelah itu baru Koalisi Indonesia Maju akan kembali berkumpul," ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3) sore.
Saat ditanya terkait kabar bahwa Demokrat meminta posisi Menteri Koordinator, AHY enggan memberikan komentar. Menurutnya keputusan dalam penentuan pos menteri ada di tangan presiden terpilih.
Baca juga : AHY Ikut Sidang Kabinet Paripurna Perdana: Pengalaman yang Menarik
"Kita tidak bicara dulu posisi karena kami ingin meletakkan segala sesuatu secara proper. Kita tahu presiden memiliki hak prerogatif dan kita hanya menyampaikan apa yang perlu diperjuangkan bersama," imbuhnya.
Begitu pula soal penentuan jatah menteri dari partai-partai koalisi pendukung, AHY mengatakan itu diserahkan pada Prabowo apabila terpilih.
"Terkait dengan jumlah menteri akan diserahkan ke Pak Prabowo," ucap AHY. (Z-11)
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa, dalam menghadapi bencana banjir Sumatra yang begitu masif, seluruh elemen pemerintah wajib bergerak cepat dan tepat.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa rangkaian banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dipicu oleh fenomena siklon tropis.
INFRA ConEx 2026 resmi diluncurkan dalam sebuah pertemuan di Semarang, Jawa Tengah.
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved