Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Timnas AMIN Pendeta Sephard Supit turut menanggapi maraknya saksi penghitungan suara yang enggan menandatangani hasil rekapitulasi. Menurut Supit, hal itu wajar dilakukan saksi apabila saksi menemukan adanya kecurangan dalam proses penghitungan di lapangan.
“Sudah sewajarnya. Itu jauh lebih baik. Jadi dia berjalan dalam nurani dan prinsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang seharusnya memang jujur dan adil,” kata Supit kepada Media Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Supit menduga para saksi yang enggan menandatangani hasil rekapitulasi mungkin sebagai bentuk protes dari saksi.
Baca juga : Anies Baswedan Hormati Sikap PDIP untuk Jadi Oposisi
“Saya kira, kalau ada yang berlaku tidak ingin tanda tangan seperti itu berarti ada keganjilan atau ketidaklengkapan atau sesuatu yang menjadi protes dari saksi terkait dengan mekanisme penghitungan suara itu,” tambahnya.
Menurutnya saksi memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani hasil rekapitulasi apabila menemukan dugaan kecurangan.
“Saya pikir bagus juga saksi bertindak untuk tidak menandatangani itu, karena dia punya wewenang untuk itu. Kalau dia tidak setuju tidak apa-apa. Daripada tanda tangan, artinya dia menyetujui sesuatu yang tidak benar,” pungkasnya. (Z-8)
Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, yang dalam sambutannya menyampaikan motivasi dan apresiasi kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota.
Hingga saat ini seluruh Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono masih menunggu keseluruhan hasil rekapitulasi.
Menurutnya hal itu dikarenakan kekgalalan sistem tersebut dalam Pilpres sebelumnya. Salah satu isu mendasar adalah keluhan dari masyarakat terkait ketidakakuratan data yang ditampilkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved