Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa, (5/3). Keduanya membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, sekaligus menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Presiden juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.
“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Presiden.
Baca juga : Presiden Pastikan Indonesia Impor Beras Lagi
Presiden Joko Widodo menggarisbawahi tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut. Terkait investasi, Presiden menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.
“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” imbuhnya.
Kedua, soal isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban. Presiden Jokowi menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.
Baca juga : Pemerintah sudah Kantongi Beras Impor di Gudang Luar Negeri
“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegasnya.
Terakhir, keduanya membahas kerja sama untuk bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Jokowi mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.
“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. (Ind/Z-7)
Bulog memiliki cadangan beras sekitar 25 ribu ton yang terus bergerak seiring dengan proses distribusi dan penyerapan gabah dari petani.
Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menyampaikan penyaluran zakat fitrah tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 300 ribu mustahik.
Baznas terus memperkuat kelompok petani binaan program Lumbung Pangan (LP) di berbagai daerah di Indonesia dalam mempersiapkan beras kualitas premium untuk kebutuhan Zakat Fitrah.
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved