Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERiNTAH mengantongi beras impor sebanyak 200 ribu ton sebagai cadangan bagi Perum Bulog. Seluruh beras tersebut kini masih berada di gudang di luar negeri dan akan dikirim ke Tanah Air jika stok sudah sangat tipis.
"Kita sudah beli 200 ribu ton. Ini untuk jaga-jaga. Kalau kita perlukan, kita sudah punya karena dunia memang lagi perlu pangan," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
Ia mengatakan langkah mitigasi berupa pengadaan dari luar negeri merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Kepala Negara tidak ingin pemerintah kelimpungan dan baru mulai bergerak ketika cadangan bahan pangan utama itu sudah kosong.
"Perintah Pak Presiden itu kita tidak boleh kekuarangan, jadi disiapkan saja. Oleh karena itu kita taruh dulu 200 ribu ton. Kalau nanti diperlukan, tinggal masuk jadi tidak tergesa-gesa," jelasnya.
Tanpa menyebutkan negara yang menjadi penyuplai, Arief mengatakan beras impor itu dibiarkan berada di luar negeri supaya tidak dijual secara sembarangan. Selain itu, dalam beberapa bulan ke depan, daerah-daerah sentra padi di Indonesia akan mulai memasuki musim panen raya.
"Kan harus dipikirkan juga, jangan sampai barang masuk pas nanti lagi panen raya. Intinya ini hanya kita simpan untuk cadangan," jelasnya.
Untuk saat ini, Arief menilai angka stok cadangan beras pemerintah masih bisa ditoleransi. Meskipun jumlahnya hanya 500 ribu ton atau di bawah angka ideal yang ditetapkan yaitu 1 juta ton, pengadaan dari dalam negeri masih terus berjalan.
"Saat ini ada 514 ribu ton. Kita masih bisa mengharapkan pengadaan dari dalam negeri. Ditambah yang impor itu tadi," tandasnya. (OL-14)
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Mendag Budi Santoso menyatakan belum melihat adanya indikasi kekhawatiran akan banjir impor pasca-pengaturan deregulasi dan relaksasi kebijakan impor
PEMERINTAH mengklaim berhasil mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan ketahanan pangan nasional.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut ada sejumlah negara yang berminat membeli beras produksi Indonesia..
Perlu upaya serius serta strategi yang tepat untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri agar dapat mengurangi volume impor dan mewujudkan swasembada pangan.
Beras dari beberapa negara mulai turun dari sekitar US$540-US$590 dan turun lagi hingga US$430-US$490 per metrik ton.
Presiden Prabowo Subianto berencana untuk tidak mengimpor beras di 2025. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved