Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menanggapi dugaan penggelembungan suara yang dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selama proses rekapitulasi suara Pemilu 2024. Menurut Hasyim, rekapitulasi suara yang dilakukan pihaknya selalu mengarah pada sumber asli, yakni formulir C.Hasil plano, jika ditemukan adanya catatan keberatan dari pihak saksi.
"Jadi ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C.Hasil TPS. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan, yang kita gunakan ukurannya adalah form C.Hasil dari TPS tersebut," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (4/3).
Saat ditanya mengenai kenaikan suara PSI, Hasyim mengaku belum dapat berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota sudah hampir rampung. Bahkan, rekapitulasi di tingkat provinsi juga sudah mulai dilakukan. Rekapitulasi tingkat nasional yang nantinya menjadi bahan rekapitulasi suara di KPU RI.
Baca juga : KPU-Bawaslu harus Serius Usut Dugaan Pergeseran Suara tidak Sah ke PSI
Berkaca dari proses rekapitulasi nasional untuk suara pemilih di luar negeri, Hasyim mengatakan segala bentuk permintaan klarifikasi dari pihak saksi peserta pemilu ditelusuri satu per satu. Jika ada catatan, maka KPU akan melihat formulir D.Hasil yang menggambarkan rekapitulasi di tingkat PPLN.
"Kalaupun ada salah hitung, salah tulis, kan ditelusuri satu per satu. Jadi, saya kira itu yang akan kita jadikan dasar sampai pada penetapan hasil akhir yang batas akhirnya adalah tanggal 20 Maret 2024," tandas Hasyim.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap proses rekapitulasi yang disebut-sebut menggelembungkan suara PSI. Menurutnya, tudingan penggelembungan suara itu tidak terbukti setelah jajaran pengawas melakukan verifikasi.
"Kita verifikasi ke lapangan misalnya ada di Cilegon, terselesaikan, ada di sosial media-kan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan," terang Bagja.
Ia menjelaskan, formulir C.Hasil plano di beberapa daerah sudah sesuai dengan formulir D.Hasil plano di tingkat kecamatan. Kendati demikian, Bagja mengakui masih ada kesalahan konversi pembacaan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). (Tri/Z-7)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
PENGAMAT politik Adi Prayitno menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan total mendukung dan mengamankan jalan anaknya Kaesang Pangarep dalam perebutan kursi Ketua Umum PSI.
sosok Kaesang Pangarep disebut akan sulit mendongkrak suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2029.
Kaesang Pangarep mengeklaim akan banyak tokoh besar yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jika dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum.
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
KAESANG Pangarep mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu Raya 2025. Jika terpilih, ia akan melanjutkan kepemimpinannya di PSI.
LANGKAH Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipastikan pupus setelah Kaesang Pangarep mencalonkan diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved