Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI membantah adanya penggelembungan suara yang terjadi selama proses rekapitulasi manual berjenjang hasil Pemilu 2024 untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, ia mengakui bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tidak akurat dalam membaca foto formulir C.Hasil plano yang diisi petugas KPPS di tempat pemungutan suara (TPS).
"Tidak ada terjadi penggelembungan suara, yang ada adalah ketidak akuratan teknologi OCR (optical character recognition) dalam membaca foto formulir mode C.Hasil plano," ujar anggota KPU RI Idham Holik saat dikonfirmasi, Senin (4/3).
Diberitakan sebelumnya, suara PSI mengalami lonjakan suara yang signifikan dalam beberapa hari terakhir meski belum menembus ambang batas parlemen 4%. Dengan adanya ketidakakuratan Sirekap, ia mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pemantauan data pada sistem tersebut.
Baca juga : KPU Tetap Pertahankan Rekapitulasi Berjenjang
"Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," kata Idham.
Menyikapi rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Idham menegaskan pihaknya sedang melakukan proses akurasi data antara formulir C.Hasil plano dan data pada Sirekap. Ia menegaskan, hasil resmi perolehan suara Pemilu 2024 didasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan secara manual berjenjang, mulai dari PPK di tingkat kecamatan, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU RI untuk tingkat nasional.
"Oleh karena itu mari ikuti proses rekapitulasi secara berjenjang itu karena kami telah perintahkan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dalam melaksanakan rekapitulasi harus menyiarkan secara langsung live streaming di internet," terangnya.
Baca juga : KPU-Bawaslu harus Serius Usut Dugaan Pergeseran Suara tidak Sah ke PSI
"Pada umumnya rekan-rekan menggunakan aplikasi Youtube dalam menyiarkan secara langsung kegiatan tersebut," imbuh Idham.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati meminta masyarakat untuk terus mengawal suara Pemilu 2024 selama proses rekapitulasi. Ia berpendapat, dugaan manipulasi suara sangat rentan terjadi di tingkat kecamatan.
"Manipulasi itu memang sangat rentan terjadi di rekap PPK (panitia pemilihan kecamatan). Mengawal suara memang bukan hanya di TPS, tapi juga di rekap PPK yang sangat rentan terjadi manipulasi suara," kata Neni. (Tri/Z-7)
Hingga saat ini seluruh Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono masih menunggu keseluruhan hasil rekapitulasi.
Menurutnya hal itu dikarenakan kekgalalan sistem tersebut dalam Pilpres sebelumnya. Salah satu isu mendasar adalah keluhan dari masyarakat terkait ketidakakuratan data yang ditampilkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved