Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan pertemuan dan jabat tangan antara Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2), tidak terlepas dari peran Presiden Joko Widodo.
"Di sini Pak Jokowi menjadi representasi,. Yang seperti beliau sampaikan, beliau menjadi jembatan buat semua politisi yang berbeda. Sebenarnya beliau yang mendesain itu," kata Cecep, Senin.
Sebagaimana diketahui, AHY dan Moeldoko sempat berseteru terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat.
Baca juga : Demokrat Bantah Sering Ke Istana, Sekjen: Tiga Kali Pertemuan Inisiatif dari Istana
"Ketika Demokrat masuk ke kabinet, diakomodasi oleh Jokowi, itu kan hak prerogatif presiden. Mau tidak mau Moeldoko, meskipun pernah berkonflik dengan AHY, akhirnya menerima AHY juga," tuturnya.
Sementara itu, Moeldoko mengatakan pertemuan dan jabat tangan antara dirinya dan AHY adalah hal yang biasa terhadap sesama rekan kabinet. Moeldoko menekankan bahwa sengketa kepengurusan partai yang pernah melibatkan dirinya dan AHY tidak boleh mengganggu hubungan kerja di pemerintahan.
"Kerja tetap tidak terganggu. Tidak ada alasan apa pun. Kami berbicara efektivitas pemerintah," ucap Moeldoko di Jakarta.
Baca juga : Demokrat Pastikan Perlawanan Terhadap Kubu Moeldoko Masif
Ia juga mengaku siap mengundang AHY selaku Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk rapat bersama dengan KSP terkait dengan aduan masyarakat soal pertanahan.
Pada kesempatan terpisah, AHY mengatakan dirinya memang bersalaman dengan semua jajaran Kabinet Indonesia Maju, termasuk Moeldoko. AHY menganggap jabat tangan itu sebagai hal biasa untuk menyambung silaturahmi antara dirinya selaku menteri baru di jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Ia menyatakan siap melakukan koordinasi atau rapat dengan KSP pada masa-masa mendatang.
"Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu terjadi, berarti tidak maju-maju, dong. Yang jelas semua sudah kami lewati sebagai bagian dari perjalanan politik dari Partai Demokrat," jelasnya.
Menurut dia, sengketa kepengurusan partainya menjadi sebuah hal berharga untuk dijadikan pembelajaran ke depan. (Ant/Z-11)
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
Sebanyak 1.120 sertipikat diserahkan langsung ke transmigran oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK)
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menanggapi perihal disebutnya nama puteri dan menantu Jokowi di persidangan kasus tambang.
Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved