Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap mayoritas publik menilai kondisi ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi buruk atau sangat buruk.
Dalam survei yang dilakukan pada 19-21 Februari tersebut, sebanyak 41,1% publik menilai kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan buruk dan sangat buruk. Sedangkan dari segi penegakan hukum, 31,4% publik menilai berada dalam kondisi buruk dan sangat buruk.
"Kali ini masyarakat yang menilai ekonomi buruk itu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang menilai ekonomi baik atau positif," ujar Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI dalam Rilis Temuan Survei Nasional LSI: Persepsi Publik Tentang Pelaksanaan Pemilu 2024, Minggu (25/2).
Baca juga : Anies Bersyukur Juara di Survei Ekonom Bloomberg
Sementara, responden yang menilai kondisi ekonomi Indonesia adalah baik sebanyak 34,1% dengan rincian 29,1% menilai baik dan 5,1% sangat baik. Di bidang penegakan hukum, sebanyak 30,9% menilai berada dalam kondisi baik dan sangat baik.
Djayadi menilai, persepsi publik terhadap kondisi ekonomi disebabkan oleh naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok.
"Mungkin kita banyak mendengar isu-isu berita-berita misalnya tentang harga beras yang naik dan sebagainya, mungkin ini terkait juga dengan itu," imbuh Djayadi.
Sedangkan dari sisi penegakan hukum, Djayadi menyebut, ada penambahan jumlah masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum saat ini dalam kondisi buruk.
Survei tersebut menggunakan teknik random digit dialing dengan jumlah responden sebanyak 1.211 orang. Selain itu, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error di kisaran 2,9%. (Z-5)
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya melemahkan Indonesia dan menghambat langkah bangsa.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Ini tentunya mesti diuji, baik di tingkat konsep maupun fakta sehingga kita bisa berharap semua itu menjadi nyata bagi upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved