Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SURVEI terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap mayoritas publik menilai kondisi ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi buruk atau sangat buruk.
Dalam survei yang dilakukan pada 19-21 Februari tersebut, sebanyak 41,1% publik menilai kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan buruk dan sangat buruk. Sedangkan dari segi penegakan hukum, 31,4% publik menilai berada dalam kondisi buruk dan sangat buruk.
"Kali ini masyarakat yang menilai ekonomi buruk itu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang menilai ekonomi baik atau positif," ujar Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI dalam Rilis Temuan Survei Nasional LSI: Persepsi Publik Tentang Pelaksanaan Pemilu 2024, Minggu (25/2).
Baca juga : Anies Bersyukur Juara di Survei Ekonom Bloomberg
Sementara, responden yang menilai kondisi ekonomi Indonesia adalah baik sebanyak 34,1% dengan rincian 29,1% menilai baik dan 5,1% sangat baik. Di bidang penegakan hukum, sebanyak 30,9% menilai berada dalam kondisi baik dan sangat baik.
Djayadi menilai, persepsi publik terhadap kondisi ekonomi disebabkan oleh naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok.
"Mungkin kita banyak mendengar isu-isu berita-berita misalnya tentang harga beras yang naik dan sebagainya, mungkin ini terkait juga dengan itu," imbuh Djayadi.
Sedangkan dari sisi penegakan hukum, Djayadi menyebut, ada penambahan jumlah masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum saat ini dalam kondisi buruk.
Survei tersebut menggunakan teknik random digit dialing dengan jumlah responden sebanyak 1.211 orang. Selain itu, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error di kisaran 2,9%. (Z-5)
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan pihak-pihak yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sedang gelap.
KERETA cepat Whoosh memiliki potensi besar sebagai katalisator ekonomi yang mendukung pertumbuhan aktivitas dan nilai tambah baru.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier menyoroti pencapaian IA-CEPA dalam memperkuat hubungan antara Australia dan Indonesia.
FEBRUARI 2008, tatkala krisis finansial global masih berkecamuk, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengundang beberapa ekonom terkemuka.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved