Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap mayoritas publik menilai kondisi ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi buruk atau sangat buruk.
Dalam survei yang dilakukan pada 19-21 Februari tersebut, sebanyak 41,1% publik menilai kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan buruk dan sangat buruk. Sedangkan dari segi penegakan hukum, 31,4% publik menilai berada dalam kondisi buruk dan sangat buruk.
"Kali ini masyarakat yang menilai ekonomi buruk itu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang menilai ekonomi baik atau positif," ujar Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI dalam Rilis Temuan Survei Nasional LSI: Persepsi Publik Tentang Pelaksanaan Pemilu 2024, Minggu (25/2).
Baca juga : Anies Bersyukur Juara di Survei Ekonom Bloomberg
Sementara, responden yang menilai kondisi ekonomi Indonesia adalah baik sebanyak 34,1% dengan rincian 29,1% menilai baik dan 5,1% sangat baik. Di bidang penegakan hukum, sebanyak 30,9% menilai berada dalam kondisi baik dan sangat baik.
Djayadi menilai, persepsi publik terhadap kondisi ekonomi disebabkan oleh naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok.
"Mungkin kita banyak mendengar isu-isu berita-berita misalnya tentang harga beras yang naik dan sebagainya, mungkin ini terkait juga dengan itu," imbuh Djayadi.
Sedangkan dari sisi penegakan hukum, Djayadi menyebut, ada penambahan jumlah masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum saat ini dalam kondisi buruk.
Survei tersebut menggunakan teknik random digit dialing dengan jumlah responden sebanyak 1.211 orang. Selain itu, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error di kisaran 2,9%. (Z-5)
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Lili mengatakan publik berharap pertemuan para menteri tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
Pengamat politik Rocky Gerung menantang kalangan akademisi untuk melakukan pengujian metodologis terhadap gagasan ekonomi "Prabowonomics".
KALKULASI ekonomi kian rumit untuk diformulasikan. Aneka proyeksi kerap berantakan saat berhadapan dengan ketidakpastian.
PELUNCURAN NU Harvest Maslaha dan Sharia Global Services menandai fase baru keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) di arena ekonomi, tepat ketika NU memasuki usia satu abad.
Kesepakatan besar ini diresmikan dalam ajang US-Indonesia Business Summit 2026 yang berlangsung di Washington D.C., Rabu (18/2) waktu setempat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved