Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap mayoritas publik menilai kondisi ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi buruk atau sangat buruk.
Dalam survei yang dilakukan pada 19-21 Februari tersebut, sebanyak 41,1% publik menilai kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan buruk dan sangat buruk. Sedangkan dari segi penegakan hukum, 31,4% publik menilai berada dalam kondisi buruk dan sangat buruk.
"Kali ini masyarakat yang menilai ekonomi buruk itu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang menilai ekonomi baik atau positif," ujar Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI dalam Rilis Temuan Survei Nasional LSI: Persepsi Publik Tentang Pelaksanaan Pemilu 2024, Minggu (25/2).
Baca juga : Anies Bersyukur Juara di Survei Ekonom Bloomberg
Sementara, responden yang menilai kondisi ekonomi Indonesia adalah baik sebanyak 34,1% dengan rincian 29,1% menilai baik dan 5,1% sangat baik. Di bidang penegakan hukum, sebanyak 30,9% menilai berada dalam kondisi baik dan sangat baik.
Djayadi menilai, persepsi publik terhadap kondisi ekonomi disebabkan oleh naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok.
"Mungkin kita banyak mendengar isu-isu berita-berita misalnya tentang harga beras yang naik dan sebagainya, mungkin ini terkait juga dengan itu," imbuh Djayadi.
Sedangkan dari sisi penegakan hukum, Djayadi menyebut, ada penambahan jumlah masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum saat ini dalam kondisi buruk.
Survei tersebut menggunakan teknik random digit dialing dengan jumlah responden sebanyak 1.211 orang. Selain itu, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error di kisaran 2,9%. (Z-5)
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pelebaran defisit APBN.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat saat Lebaran tahun ini lebih bersifat selektif.
Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.
Sebagaimana diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diketahui masih cukup tinggi.
Senator asal Bengkulu ini menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi.
Prabowo menyebut Danantara menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam satu tahun terakhir dengan capaian return on assets (ROA) lebih dari 300%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved