Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
TIM Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) memastikan teriakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 problematik bukan sekadar urusan kompetisi. Ada masalah yang lebih mendesak.
"Ini bukan lagi soal siapa menang, siapa yang kalah," kata co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sudirman Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, (23/2).
Sudirman mengatakan teriakan soal kecurangan itu upaya meluruskan jalan bernegara. Sebab, praktik lancung dalam pemilu menyimpang dari semangat demokrasi.
Baca juga : DPR tak Perlu Menunggu Rekapitulasi Tuntas untuk Gulirkan Hak Angket
"Jadi kita akan teriakan terus sesuai dengan kemauan kita masing-masing," tegas dia.
Sudirman menyebut upaya koreksi itu akan ditempuh dari berbagai saluran. Mulai dari hak angket di DPR hingga gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Masyarakat sipil juga perlu terus mengingatkan pada pemegang otoritas bahwa ada masalah. Kampus sebaiknya terus menerus menyuarakan hal itu," ujar dia. (Z-8)
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved