Elite Politik Paslon 01 dan 03 Diminta Serius Tanggapi Dugaan Kecurangan Pemilu

CEO Political-Research & Consulting, Rio Prayogo mengatakan bahwa ramainya isi dugaan kecurangan pemilu harus direspons serius oleh para elite politik. Secara khusus dia meminta elit politik paslon 01 dan 03 untuk bertemu dan duduk bareng membangun koalisi permanen sebagai bentuk check and balance demokrasi Indonesia.

"Harus ada konsensus di antara para elite, terutama pasangan 01 dan 03 itu harus bertemu dan duduk bareng, harus ada proses dialektika penyelenggaraan pemilu. Kalau memang begitu hasilnya ya kita terima itu, kalau ada malapraktik dan sebagainya kita juga harus terima itu. Sehingga kebisingan pemilu, demokrasi ini mendapat hasil yang diterima publik," ujarnya dalam Diskusi Publik Koalisi Kawal Pemilu Demokratis, Jumat (23/2).

Rio menjelaskan pihaknya mendapat laporan terkait dugaan kecurangan pemilu atau kejanggalan di lapangan. Hal itu seperti adanya penghentian perhitungan suara yang dilakukan di TPS maupun temuan lainnya.

Baca juga : Koalisi atau Oposisi, PDIP Masih Fokus Bahas Kecurangan Pemilu

Sebagai lembaga survei, pihaknya melakukan exit poll dan quick count. Tercatat ada 1200 TPS yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Hasil exit poll maupun quick count pun tidak jauh berbeda dengan lembaga survei lain yang mengunggulkan paslon 02 sekitar 57-58%.

Menurut Rio, angka itu jauh dari prediksinya sendiri. Sebab dari sejumlah survei, pilpres diyakini berjalan dua putaran.

"Saya meyakini quick count yang kami dan lembaga survei lain lakukan merupakan bagian dari tanggung jawab akademis kami, bahwa kami meyakini itu. Cuman kami juga mendapat laporan dari lapangan itu ada beberapa hal yang agak janggal. Contohnya misalnya ada penghentian perhitungan untuk pileg, atau kemarin malam tiba-tiba berhenti aja dikumpulkan aja," jelasnya.

Gejala-gejala itu tentu harus mendapat respons masyarakat sipil bahwa kemudian ini menjadi referensi bagi elit politik untuk membangun hak angket untuk mengawal kejelasan pemilu. Karena ini akan menjadi preseden buruk bila pelaksana pemilu ini tidak transparan, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara aturan dan akan berisiko pada pemilu pemilu berikutnya.

"Kalau tidak hari ini kita akan mengalami yang namanya kelelahan dalam berdemokrasi, demokrasi itu membahayakan. Semua orang bisa melakukan apapun yang menguntungkannya, tidak ada norma dan etik sehingga demokrasi itu jauh dari yang dicita-citakan," tandasnya. (Van/Z-7)