Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya menggulirkan hak angket. Dorongan terhadap DPR itu diyakini membuat hasil Pemilu 2024 transparan.
"Dukungan hak angket ini demi pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas," kata Sekretaris Jenderal PKB Hasanudin Wahid, Jumat (23/2).
Hasanudin mengatakan penggunaan hak angket juga bentuk penghormatan terhadap demokrasi. Kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan.
Baca juga : Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
"Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini," tegas dia.
Hasanudin memastikan partainya solid bersama NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai sepakat untuk mengawal kedaulatan rakyat.
"Kami akan berdiri bersama mereka (NasDem dan PKS)," papar dia. (Medcom/Z-6)
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Keduanya menjadi landasan membangun bangsa secara bersama-sama demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved