Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya menggulirkan hak angket. Dorongan terhadap DPR itu diyakini membuat hasil Pemilu 2024 transparan.
"Dukungan hak angket ini demi pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas," kata Sekretaris Jenderal PKB Hasanudin Wahid, Jumat (23/2).
Hasanudin mengatakan penggunaan hak angket juga bentuk penghormatan terhadap demokrasi. Kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan.
Baca juga : Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
"Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini," tegas dia.
Hasanudin memastikan partainya solid bersama NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai sepakat untuk mengawal kedaulatan rakyat.
"Kami akan berdiri bersama mereka (NasDem dan PKS)," papar dia. (Medcom/Z-6)
KECURIGAAN terhadap proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2024 wajar terjadi. Segala kejanggalan Pemilu 2024 terpampang di depan mata.
“Bahwa ada miskomunikasi kenapa muncul RDF (refuse derived fuel) tanpa dikomunikasikan, itu dipertanyakan lalu dilanjutkan dengan rapat-rapat berikut. Bukan langsung, hak angket gitu lho."
Menurut dia, hak angket merupakan hak DPRD dalam rangka menjalanlan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
FRAKSI NasDem di DPR dipastikan tetap maju mengusung hak angket meski tanpa PDIP. Hak angket tersebut terkait dengan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Koalisi perubahan dari kubu 01 masih menunggu aksi lanjutan terkai hak angket yang diusulkan oleh calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo.
Cak Imin membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan pansus hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler.
Sebuah mobil yang terparkir di posko caleg DPR RI asal PKB dibakar orang tidak dikenal pada Sabtu (17/2) malam.
Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Cianjur dibuka selama 7 hari terhitung 16-22 April 2024.
Nota kesepahaman ditandatangai Ketua NasDem Kabupaten Bandung H Agus Yasmin dan Ketua DPD PKB Kabupaten Bandung HM Dadang Supriatna.
Dadang Supriatna mengatakan DPP PKB memberikan mandat kepada dirinya untuk melakukan langkah dan ikhtiar menjelang pilkada 2024
Sudah ada 5 bakal calon wakil bupati yang mengambil formulir pendaftaran ke DPC PKB Kabupaten Bandung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved