Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
LEMBAGA Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengaudit Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan segera.
Peneliti Elsam Parasurama Pamungkas mengatakan, audit itu dapat dilakukan tanpa menunggu proses rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu 2024 secara berjenjang rampung pada 20 Maret 2024 mendatang.
Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga jenis audit yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132/2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yakni audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan.
Baca juga : Perludem: Menutup Sirekap bukan Solusi Atasi Kekacauan Pemilu
Adapun lembaga yang dapat mengaudit Sirekap adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, maupun Badan Siber dan Sandi Negara.
"Kalau kita melihat situasi yang hari ini terjadi, proses audit itu harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi Sirekap yang digunakan itu telah andal," katanya kepada Media Indonesia, Selasa (20/2).
Menurut Parasurama, kelemahan Sirekap saat ini terletak pada lemahnya akurasi dalam membaca formulir C.Hasil plano yang berisi hasil pemunguan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Dalam hal ini, audit diperlukan setidak-tidaknya untuk memastikan mampu tidaknya optical character recognition (OCR) pada Sirekap daam mengonversi data.
Baca juga : Hasil Pemilu Meragukan, Sirekap KPU Perlu Diaudit
Baginya, audit terhadap Sirekap dapat dilakukan tanpa menghentikan proses rekapitulasi manual berjenjang yang saat ini masih berjalan.
"Karena ini dua hal yang berbeda, audit itu bisa dilakukan sekarang dan proses rekapitulasinya tetap berjalan, jangan dihentikan." tandasnya.
Terpisah, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menjelaskan proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dimulai pada Kamis (15/2) lalu. Di tingkat kecamatan, proses itu berlangsung sampai 2 Maret 2024. Untuk tingkat kabupaten/kota, rekapitulasi dilakukan sejak Sabtu (17/2) sampai Selasa (5/3).
Baca juga : Sirekap KPU Ngadat, Rekapitulasi Suara Pemilu di Gresik Molor
Sementara itu, di tingkat provinsi, proses rekapitulasi dimulai dari Senin (19/2) sampai Minggu (10/3). Adapun pada tingkat nasional, dimulai dari 22 Februari sampai 20 Maret 2024.
Guna mencegah terjadinya gangguan, Betty mengatakan pihaknya bersama gugus tugas keamanan siber melakukan mitigasi serta optimalisasi keamanan dan data informasi.
"Sirekap juga telah melalui proses assesment oleh lembaga yang berwenang," pungkasnya. (Z-5)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan.
KETUA Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi meminta BPKĀ melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah.
Kemenkodigi memastikan audit sistem teknologi internal dilakukan dalam rangka bersih-bersih internal dari judi dalam jaringan alias judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved