Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEKJEN Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta mengatakan audit forensik Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 itu penting dilakukan untuk menjawab keresahan yang muncul di masyarakat. Akan tetapi, Suminta mendorong agar proses penghitungan suara berjenjang yang bakal menjadi hasil resmi Pemilu 2024 perlu diselamatkan lebih dahulu sebelum audit dilakukan.
"Selamatkan dulu pemilunya, karena ini anomali Sirekap dengan rekapitulasi fisiknya yang jadi hasil resmi. Audit satu hal berbeda ketika penghitungan dan rekapitulasi suara masih ada masalah," kata Suminta saat dihubungi, Senin (19/2).
Dia mencontohkan, di beberapa wilayah ada penghentian rekapitulasi perolehan suara oleh KPU di tingkat kecamatan buntut dari permasalahan yang ada pada Sirekap. Menurutnya, hal bisa berpotensi terjadi penyusupan yang bisa menimbulkan penggelembungan suara.
Baca juga : Kecurangan Pemilu Di Mana-Mana, Bawaslu Desak KPU Perbaiki Sirekap
"Permintaan saya itu penghitungan suara di Sirekap dihentikan dulu, KPU kemudian jelaskan secara terbuka persoalannya secara menyeluruh. Tapi sekarang penghitungan di tingkat kecamatan disetop, saya cek di Purwakarta Jawa Barat ada itu, lalu di Banten. Ini bisa jadi temuan pelanggaran," kata Suminta.
Suminta meminta KPU bisa secara terbuka menjelaskan kesalahan-kesalahan yang muncul baik dari penghitungan melalui Sirekap atau penghitungan berjenjang karena ada perbedaan data suara.
"Pertama bisa saja itu by design atau by accident. Bisa saja itu by design, ada operasi yang masuk untuk itu. Dugaan kan bisa saja tapi harus dibuktikan. Setelah itu baru sambil jalan kita masuk ke auditnya.Kalau audit bisa dilakukan ketika pemilunya selamat dulu, keterbukaan dulu semuanya," kata Suminta. (Mal/Z-7)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved