Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKJEN Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta mengatakan audit forensik Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 itu penting dilakukan untuk menjawab keresahan yang muncul di masyarakat. Akan tetapi, Suminta mendorong agar proses penghitungan suara berjenjang yang bakal menjadi hasil resmi Pemilu 2024 perlu diselamatkan lebih dahulu sebelum audit dilakukan.
"Selamatkan dulu pemilunya, karena ini anomali Sirekap dengan rekapitulasi fisiknya yang jadi hasil resmi. Audit satu hal berbeda ketika penghitungan dan rekapitulasi suara masih ada masalah," kata Suminta saat dihubungi, Senin (19/2).
Dia mencontohkan, di beberapa wilayah ada penghentian rekapitulasi perolehan suara oleh KPU di tingkat kecamatan buntut dari permasalahan yang ada pada Sirekap. Menurutnya, hal bisa berpotensi terjadi penyusupan yang bisa menimbulkan penggelembungan suara.
Baca juga : Kecurangan Pemilu Di Mana-Mana, Bawaslu Desak KPU Perbaiki Sirekap
"Permintaan saya itu penghitungan suara di Sirekap dihentikan dulu, KPU kemudian jelaskan secara terbuka persoalannya secara menyeluruh. Tapi sekarang penghitungan di tingkat kecamatan disetop, saya cek di Purwakarta Jawa Barat ada itu, lalu di Banten. Ini bisa jadi temuan pelanggaran," kata Suminta.
Suminta meminta KPU bisa secara terbuka menjelaskan kesalahan-kesalahan yang muncul baik dari penghitungan melalui Sirekap atau penghitungan berjenjang karena ada perbedaan data suara.
"Pertama bisa saja itu by design atau by accident. Bisa saja itu by design, ada operasi yang masuk untuk itu. Dugaan kan bisa saja tapi harus dibuktikan. Setelah itu baru sambil jalan kita masuk ke auditnya.Kalau audit bisa dilakukan ketika pemilunya selamat dulu, keterbukaan dulu semuanya," kata Suminta. (Mal/Z-7)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved