Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Ketua Cyberity Arif Kurniawan menyebut sistem keamanan situs untuk Pemilu 2024, baik aplikasi Sirekap (sirekap-web.kpu.go.id) maupun pemilu2024.kpu.go.id sangat buruk. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan investigasi mendalam.
Dari temuan di lapangan, Arif mengatakan pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di Tiongkok, Perancis dan Singapura.
“Layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba,” ujar Arif, Minggu (18/2).
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
Tidak hanya itu, posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada serta diatur di luar negeri, tepatnya, di Tiongkok. Itu membuat ada celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id.
"Ketidakstabilan aplikasi Sirekap juga terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya,” tegasnya.
Berdasar temuan tersebut, Cyberity menyatakan sistem keamanan terkait pemilu semestinya mestinya diatur dan berada di Indonesia. Itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Baca juga : Kisruh Sirekap, KPU Dinilai tidak Belajar dari Situng
Arif menuturkan Kejanggalan-kejanggalan pada sistem teknologi informasi KPU sudah terjadi sejak lama. Masalah ini, kata Arif, seakan dibiarkan begitu saja dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Hingga saat ini KPU belum juga menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan sistem teknologi informasinya.
“Untuk mendukung Pemilu 2024 jujur, transparan dan adil, kami meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tandasnya.
Baca juga : Kisruh Penghitungan Suara, Legitimasi Pilpres Dipertaruhkan
Adapun Cyberity merupakan komunitas yang fokus pada isu keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia. Komunitas ini beranggotakan para pegiat dan praktisi keamanan siber dan masyarakat sipil yang concern terhadap masalah siber dan perlindungan data. (Z-11)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved