Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Ketua Cyberity Arif Kurniawan menyebut sistem keamanan situs untuk Pemilu 2024, baik aplikasi Sirekap (sirekap-web.kpu.go.id) maupun pemilu2024.kpu.go.id sangat buruk. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan investigasi mendalam.
Dari temuan di lapangan, Arif mengatakan pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di Tiongkok, Perancis dan Singapura.
“Layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba,” ujar Arif, Minggu (18/2).
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
Tidak hanya itu, posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada serta diatur di luar negeri, tepatnya, di Tiongkok. Itu membuat ada celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id.
"Ketidakstabilan aplikasi Sirekap juga terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya,” tegasnya.
Berdasar temuan tersebut, Cyberity menyatakan sistem keamanan terkait pemilu semestinya mestinya diatur dan berada di Indonesia. Itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Baca juga : Kisruh Sirekap, KPU Dinilai tidak Belajar dari Situng
Arif menuturkan Kejanggalan-kejanggalan pada sistem teknologi informasi KPU sudah terjadi sejak lama. Masalah ini, kata Arif, seakan dibiarkan begitu saja dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Hingga saat ini KPU belum juga menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan sistem teknologi informasinya.
“Untuk mendukung Pemilu 2024 jujur, transparan dan adil, kami meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tandasnya.
Baca juga : Kisruh Penghitungan Suara, Legitimasi Pilpres Dipertaruhkan
Adapun Cyberity merupakan komunitas yang fokus pada isu keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia. Komunitas ini beranggotakan para pegiat dan praktisi keamanan siber dan masyarakat sipil yang concern terhadap masalah siber dan perlindungan data. (Z-11)
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved