Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
TIM Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) sudah mengajukan surat terkait audit sistem teknologi informasi (TI) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, surat itu tak digubris.
"Dua surat dari Tim Hukum AMIN tidak pernah dijawab, surat kami kepada Bawaslu untuk supaya melakukan audit juga tidak dilakukan dan analisis kami mengkonfirmasi memang ada sistem yang algoritmanya itu sudah dibangun," kata Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto (BW) di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).
Bambang mengungkapkan, surat yang diajukan sudah dua kali ke KPU dan satu kali ke Bawaslu. Menurut Bambang, audit penting untuk menekan berbagai ancaman terhadap sistem.
Baca juga : Penyelenggaran Pemilu Diminta Manfaatkan IT Untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi
"2019 juga kami mempersoalkan ini. indikasi 10 juta suara hilang itu karena ini nih yang gini-ginian ini dan sekarang ada dijual di web black market," ucap Bambang.
Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal kasus data pemilih bocor. Dia menekankan audit sistem TI penting agar tidak mengulang kasus serupa pada setiap momentum pemilu.
"Kita tuh bodoh sekali deh, berulang kali ada pemilihan presiden berulang kali lagi sistemnya tetap bermasalah, begitu pun isu DPT, selalu aja bermasalah," ucap Bambang. (MGN/Z-5)
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Dengan sistem yang lebih sederhana namun tetap andal, organisasi dapat memperkuat perlindungan data tanpa harus mengorbankan efisiensi atau membebani anggaran.
Ke depan industri TI akan terus berkembang. Terlebih, adanya kebutuhan keterbukaan informasi publik dan keamanan siber.
Pelajari faktor pendorong globalisasi: teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Pahami perubahan dunia yang saling terhubung dan dampaknya.
Broadcast: Jangkau audiens masif! Pelajari definisi, strategi, dan cara efektif sebarkan informasi secara luas. Raih perhatian maksimal!
Pelajari Microsoft Word: Tingkatkan produktivitas dengan alat pengolah kata esensial ini. Panduan lengkap & fitur unggulan!
Pelajari gerbang logika, fondasi pemrograman & logika digital. Kuasai dasar-dasarnya untuk jadi programmer handal!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved