Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Nasional (Timnas) pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) sudah mengantongi bukti penggelembungan suara yang masuk ke sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Dalam beberapa jam terakhir ada sekitar 335 laporan dari berbagai TPS yang coba kita lihat di website KPU, ternyata dari 335 yang kita buka itu memang terdapat perbedaan, antara angka yang ada di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung berupa formulir C1 itu yang di-upload di website tersebut," kata Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Amin Subekti, melalui keterangan tertulis, Jumat (16/2).
Sebanyak 335 laporan itu tersebar di 181 kota dan 36 provinsi. Terdapat perbedaan angka di Formulir C1 dan tabel di website KPU.
Baca juga : Nomor WhatsApp Pengaduan Kecurangan Pemilu Terblokir, Tim Kuasa Hukum AMIN Akan Usut
Dari 335 laporan itu terdapat penggelembungan suara untuk semua paslon. Akan tetapi, lanjut dia, proporsi penggelembungannya berbedap-beda. Misalnya, pasangan AMIN mendapatkan tambahan suara 19,6%, paslon 02, 65%, dan paslon 03, 15,4% di atas Formulir C1.
"Ini yang kami temukan di website (KPU). Saya kira ini membuktikan bahwa apa yang dibicarakan masyarakat memang terjadi," ujar Amin.
Timnas AMIN, kata dia, melakukan riset setelah melihat dinamika yang berkembang di masyarakat. Laporan melalui media sosial maupun WhatsApp tentang adanya perbedaan angka di Form C1 dan website KPU terus meningkat.
Baca juga : Kecurangan di Mana-Mana
"Kami melakukan pendalaman (masukan dari masyarakat baik melalui media sosial maupun whatsapp) apakah ini sesuatu yang terjadi (perbedaan angka seperti yang dikeluhkan masyarakat). Kami buka apa yang di website KPU, lalu mencoba memeriksa dalam beberapa jam terakhir," kata Amin. (Z-3)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved