Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) mengungkapkan hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei bukan data valid yang bisa dijadikan pegangan untuk menentukan hasil Pilpres 2024.
Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zoelva pun mengingatkan kepada semua pihak, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk tidak menjadikan hasil hitung cepat sebagai basis atau rujukan dalam penghitungan riil (real count).
"Jangan sampai bahwa quick count nanti menjadi patokan dalam mengisi, dalam rangka rekapitulasi manual," ujar Hamdan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (15/2).
Baca juga : Surya Paloh soal Hitung Cepat: Kita Tunggu Hasil Resmi KPU
Menurut Hamdan, data yang paling valid menurut hukum untuk menjadi pegangan dalam menetapkan perolehan suara tiap pasangan calon (paslon), yaitu hasil penghitungan riil yang sedang berproses di KPU.
Oleh karena itu, dia menilai terlalu dini jika ada pihak yang menyimpulkan bahwa suara paslon tertentu mencapai angka tertinggi hingga merayakan kemenangan.
"Kita harus hormati proses rekapitulasi yang dilakukan KPU secara berjenjang," ucapnya.
Baca juga : Timnas Amin Minta Relawan dan Saksi terus Kumpulkan Bukti Dugaan Pelanggaran
Lantaran data hasil rekapitulasi KPU merupakan data hukum paling valid, Timnas Amin meminta kepada semua saksi dan sukarelawan di seluruh wilayah Indonesia untuk terus mengawal rekapitulasi suara Pilpres 2024. (Ant/Z-11)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkumpul untuk menutup rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan protes terhadap kehadiran beberapa ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU.
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
ANGGOTA tim hukum timnas Amin, Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved