Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
POLITIK uang patut diwaspadai, tidak hanya pada masa tenang, tetapi juga pada masa penghitungan suara. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk mengawasi penghitungan suara dari tingkat TPS di wilayahnya masing-masing.
"Penghitungan suara dari tingkat TPS sampai di tingkat kecamatan menjadi ruang gelap karena tidak banyak yang memelototi prosesnya," kata Mada Sukmajati, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, dalam diskusi bersama media dengan tajuk, Mewaspadai Jurus-Jurus Baru Money Politik di Fisipol UGM, Selasa (13/2).
Jika penghitungan suara di tingkat kota/kabupaten, semakin banyak masyarakat mengawasi proses rekapitulasi suara, termasuk para awak media. Dengan demikian, proses jual beli suara semakin kecil.
Baca juga : Jelang Penghitungan Suara, Bawaslu Temukan Banyak Masalah
Ruang gelap itu memunculkan potensi terjadinya intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu dan jual beli suara sangat besar. Akibatnya, suara bisa berpindah dari calon satu ke calon yang lain atau partai politik satu ke partai politik yang lain.
"Vote buying juga bisa menyasar penyelenggara pemilu," kata dia. Hal itu dilakukan untuk melakukan pergeseran suara atau jual-beli suara.
Jual beli suara saat penghitungan suara biasanya banyak di partai kecil. Selain itu, jual beli suara juga terjadi di internal partai yang calonnya lebih lebih direstui partai.
Baca juga : Mengenal Quick Count: Formula Cepat Pemilu, Pemantauan Kilat, dan Gambaran Hasil Resmi
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyina menyampaikan, ada tiga modus politik uang.
"Pertama, memberi cash atau voucher. Kedua, memberi barang. Ketiga memberi janji," papar dia.
Politik uang yang diberikan beragam, dari sembako, sapi, cincin emas, hingga umrah.
Baca juga : Jokowi Ajak Masyarakat Tunggu Hasil Penghitungan Suara KPU
Ia menegaskan, para peserta Pemilu tidak melakukan politik uang. "Terdapat ancaman sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi administratif berupa didiskualifikasi bagi pelaku politik uang, khususnya pada tahapan kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara," tutup dia. (Z-4)
Sama seperti laporan sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat itu diduga melakukan politik uang saat berkampanye di Tasikmalaya.
Ridwan Kamil akan dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan PDI Perjuangan Jawa Barat
BADAN Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menyebutkan, politik uang menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 tidak hanya lewat serangan fajar.
Sedikitnya, ada empat video beredar terkait amplop yang beredar di media sosial pada Selasa (26/11).
Bawaslu Kota Tasikmalaya akan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait
ANGGOTA Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tren dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved