Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
POLITIK uang patut diwaspadai, tidak hanya pada masa tenang, tetapi juga pada masa penghitungan suara. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk mengawasi penghitungan suara dari tingkat TPS di wilayahnya masing-masing.
"Penghitungan suara dari tingkat TPS sampai di tingkat kecamatan menjadi ruang gelap karena tidak banyak yang memelototi prosesnya," kata Mada Sukmajati, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, dalam diskusi bersama media dengan tajuk, Mewaspadai Jurus-Jurus Baru Money Politik di Fisipol UGM, Selasa (13/2).
Jika penghitungan suara di tingkat kota/kabupaten, semakin banyak masyarakat mengawasi proses rekapitulasi suara, termasuk para awak media. Dengan demikian, proses jual beli suara semakin kecil.
Baca juga : Jelang Penghitungan Suara, Bawaslu Temukan Banyak Masalah
Ruang gelap itu memunculkan potensi terjadinya intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu dan jual beli suara sangat besar. Akibatnya, suara bisa berpindah dari calon satu ke calon yang lain atau partai politik satu ke partai politik yang lain.
"Vote buying juga bisa menyasar penyelenggara pemilu," kata dia. Hal itu dilakukan untuk melakukan pergeseran suara atau jual-beli suara.
Jual beli suara saat penghitungan suara biasanya banyak di partai kecil. Selain itu, jual beli suara juga terjadi di internal partai yang calonnya lebih lebih direstui partai.
Baca juga : Mengenal Quick Count: Formula Cepat Pemilu, Pemantauan Kilat, dan Gambaran Hasil Resmi
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyina menyampaikan, ada tiga modus politik uang.
"Pertama, memberi cash atau voucher. Kedua, memberi barang. Ketiga memberi janji," papar dia.
Politik uang yang diberikan beragam, dari sembako, sapi, cincin emas, hingga umrah.
Baca juga : Jokowi Ajak Masyarakat Tunggu Hasil Penghitungan Suara KPU
Ia menegaskan, para peserta Pemilu tidak melakukan politik uang. "Terdapat ancaman sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi administratif berupa didiskualifikasi bagi pelaku politik uang, khususnya pada tahapan kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara," tutup dia. (Z-4)
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved