Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LPE3S) menekankan pentingnya partisipasi publik dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Keterlibatan masyarakat menjadi harapan untuk menyelamatkan demokrasi.
"Pemilu cara menghukum mereka yang membangkrutkan demokrasi dan saya pikir kita tahu siapa," kata Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3S Wijayanto dalam diskusi virtual, Selasa, 13 Februari 2024.
Wijayanto mengatakan pemilu merupakan kesempatan bagi publik untuk menentukan arah bangsa. Sehingga harapannya pemimpin terpilih bisa memperbaiki kerusakan demokrasi yang kadung terjadi.
Baca juga : Mahfud : Jaga Toleransi di Tahun Politik
"Cara menyelamatkan demokrasi ketika mengalami situasi seperti ini adalah warga punya power dan power dalam pemilu," papar dia.
Wijayanto mafhum upaya itu tidak mudah. Sebab, media sosial dibanjiri pasukan siber yang dibayar dan bersifat rahasia untuk membuat kontra narasi.
"Sebagian anonim dan mereka terlibat dalam manipulasi opini publik," jelas dia.
Baca juga : Tolak Proporsional Tertutup, Parpol Mulai Usung Wacana yang Produktif
Meski begitu, Wijayanto mengajak masyarakat mencari literatur sebelum mencoblos. Kemudian mempelajari ulang visi dan misi serta rekam jejak setiap pasangan calon.
"Inilah kesempatan kita menghukum pembangkrut demokrasi. Semoga pikiran ini dibawa dalam bilik suara besok," ucap dia. (Z-7)
Baca juga : Masa Tenang Jelang Pemilu, BEM PTMA-I Zona 3 Serukan Junjung Prinsip Demokrasi Bersih dan Berkeadilan
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved