Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
LEMBAGA Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LPE3S) menekankan pentingnya partisipasi publik dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Keterlibatan masyarakat menjadi harapan untuk menyelamatkan demokrasi.
"Pemilu cara menghukum mereka yang membangkrutkan demokrasi dan saya pikir kita tahu siapa," kata Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3S Wijayanto dalam diskusi virtual, Selasa, 13 Februari 2024.
Wijayanto mengatakan pemilu merupakan kesempatan bagi publik untuk menentukan arah bangsa. Sehingga harapannya pemimpin terpilih bisa memperbaiki kerusakan demokrasi yang kadung terjadi.
Baca juga : Mahfud : Jaga Toleransi di Tahun Politik
"Cara menyelamatkan demokrasi ketika mengalami situasi seperti ini adalah warga punya power dan power dalam pemilu," papar dia.
Wijayanto mafhum upaya itu tidak mudah. Sebab, media sosial dibanjiri pasukan siber yang dibayar dan bersifat rahasia untuk membuat kontra narasi.
"Sebagian anonim dan mereka terlibat dalam manipulasi opini publik," jelas dia.
Baca juga : Tolak Proporsional Tertutup, Parpol Mulai Usung Wacana yang Produktif
Meski begitu, Wijayanto mengajak masyarakat mencari literatur sebelum mencoblos. Kemudian mempelajari ulang visi dan misi serta rekam jejak setiap pasangan calon.
"Inilah kesempatan kita menghukum pembangkrut demokrasi. Semoga pikiran ini dibawa dalam bilik suara besok," ucap dia. (Z-7)
Baca juga : Masa Tenang Jelang Pemilu, BEM PTMA-I Zona 3 Serukan Junjung Prinsip Demokrasi Bersih dan Berkeadilan
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved