Jadikan Pemilu untuk Menghukum Pembangkrut Demokrasi

Rencana Pemilu Lewat E-Voting, Bawaslu Soroti Infrastruktur

Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.

Tak Ada Pemilu, Konsumsi Pemerintah Tumbuh Minus

PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.

Masyarakat Resah karena Banyak Caleg Berdomisili tidak di Dapil Sendiri

PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Perkuat Sistem Presidensial

Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.

Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden untungkan Semua Pihak

Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya

Kubu Berkuasa dan Oposisi Bersaing Bentuk Mayoritas di Parlemen Jepang

PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.

Akademisi Sebut Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Seperti Kotak Pandora

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.

Pelindungan Masyarakat Adat Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun

Banyak Mahasiswa Gugat UU TNI, MK: Tanda Anak Muda Peduli Hukum dan Demokrasi

Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat. 

Guntur Hamzah Ajak Penguatan Bangunan Hukum dan Demokrasi Indonesia

Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.

Guru Besar UGM: Demokrasi Tidak Berhenti dengan Pemilu

Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru. 

Rampai Nusantara: Hak Politik Jokowi Dilindungi Undang-Undang

KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia