Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARTAI NasDem menerima kunjungan Asian Parliamentarians for Human Rights (APHR). Kedua belah pihak melahirkan kesepakatan.
"Yang jelas kita saling bertukar pikiran bagaimana untuk saling menguatkan demokrasi," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2024 malam.
Hermawi mengatakan persamuhan itu juga membahas hak asasi manusia (HAM). Partai besutan Surya Paloh itu menegaskan komitmen memperjuangkan HAM termasuk di Asia Tenggara.
Baca juga : Surya Paloh Inginkan Pemilu Digelar Secara Beradab dan Bersih
"Kami bercerita tentang sejarah Partai NasDem, dinamika politik menjelang pilpres, dan bagaimana membangun kebersamaan ASEAN lebih kuat," ujar dia.
Selain itu, Hermawi menerima beberapa undangan pertemuan yang akan digelar APHR. Partai NasDem memastikan bakal hadir dan berpartisipasi dalam forum-forum itu.
"Mereka ini anggota parlemen dari ASEAN yang fokus kepada HAM," jelas dia.
Baca juga : Surya Paloh Ajak Masyarakat tak Masa Bodoh di Pemilu 2024
Dalam pertemuan tersebut, Hermawi memimpin sejumlah perwakilan dari Partai NasDem. Sedangkan pihak APHR yang hadir terdiri dari perwakilan parlemen negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Timor Leste. (Medcom/Z-6)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Pendeta Sue Parfitt, dari Bristol, ditahan karena memegang plakat bertuliskan "Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action".
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojek online (ojol) saat ini sudah tidak layak untuk dipertahankan.
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved