Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
POLITIKUS Partai NasDem Bestari Barus meyakini Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak akan berlangsung satu putaran. Hasil survei pihaknya menyatakan kemungkinan itu kecil.
“Kami punya sendiri (survei) yang memperlihatkan itu (pilpres) tidak lah seperti itu (satu putaran), dan gambar yang namanya satu putaran itu tidak terlihat,” kata Bestari dalam acara Total Politik di Jakarta, Minggu (11/2).
Bestari mempertanyakan keabsahan data dari banyaknya lembaga survei yang menyatakan kubu 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal memenangkan pilpres satu putaran. Padahal, kata dia, data itu bertolak belakang dengan kepuasan masyarakat dengan kinerja pemerintah.
Baca juga : Survei Indikator: 5,68% belum Tentukan Capres Cenderung Pilih Anies-Muhaimin
“Bagaimana mungkin bisa satu putaran ketika survei kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu pada angka 80 persen, disanding ke Pak Prabowo harusnya 20 persen ini, kok jatuhnya 43, 44, 45? Mentok,” ucap Bestari.
Dia meyakini sejumlah survei itu menghasilkan data kemenangan satu putaran karena adanya kepentingan kubu tertentu. Sebab, menurut Bestari, angkanya tidak masuk akal.
“Nah ini mesti kita bedah, sehingga masyarakat jangan dikibuli dengan hasil-hasil survei yang tidak kemudian memperlihatkan gerakan yang istimewa yang dilakukan oleh paslon tertentu di manapun itu berada tiba-tiba bisa menaikkan sesembarang mungkin seperti itu,” ujar Bestari.
Baca juga : Forum Militer di Dunia Maya Ramai Mendebatkan Isu Korupsi Menhan Prabowo
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu juga menyebut hasil survei pihaknya menyatakan pilpres tidak akan berjalan satu putaran. Tapi, dia menghormati hasil penghitungan lembaga lain.
“Kalau kemudian metode yang dipasarkan bahwa 02 unggul satu putaran apa, oh kami punya metode yang sama juga, enggak tuh (menang satu putaran), gitu loh,” ucap Masinton.
Masinton menilai jajak pendapat dari lembaga lain sah dilakukan. Termasuk, jika pembuatannya terafiliasi salah satu kubu.
Baca juga : Jelang Hari Pemungutan Suara, Bahlil Ajak Masyarakat Gunakan Hak Suara ke TPS
“Survei ini sudah lah, mohon maaf lah semaaf-maafnya, terhadap teman-teman yang bekerja, berprofesi di dunia statistik, mohon maaf bukan kita apa, ya ada beberapa survei itu terafiliasi, ya sudah,” tutur Masinton. (Z-7)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Korea Selatan menggelar pemilu presiden mendadak setelah krisis politik akibat darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Wali Kota Warsawa Rafal Trzaskowski meraih kemenangan tipis dalam pemilihan presiden Polandia, menurut hasil jajak pendapat saat pemungutan suara berakhir.
Korea Selatan akan menggelar pemilu presiden pada 3 Juni 2025, setelah Mahkamah Konstitusi resmi mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden akibat deklarasi darurat militer.
MAHKAMAH Konstitusi mengambil putusan cemerlang, memperkuat demokrasi dengan memulihkan makna kedaulatan rakyat.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
KANDIDAT Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengakui kekalahannya dari kandidat Partai Republik Donald Trump dalam Pilpres AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved