Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CIVITAS Akademika Universitas Canberra, Anita Wahid, membeberkan alasannya membacakan Maklumat Canberra yang isinya mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anita mengatakan maklumat itu muncul karena dorongan kegeraman dan kemarahan terhadap situasi politik saat ini.
"Karena saya rasa kita sudah kami ini sudah tidak lagi di dalam titik gusar gitu. Atau khawatir tapi di titik geram dan marah sebenarnya," kata Anita dalam diskusi virtual bertajuk 'Kotak Pandora Manipulasi Demokrasi dan Perlawanan Kaum Intelegensia: Outlook Demokrasi LP3ES 2024', Minggu, 11 Februari 2024.
Putri ketiga Presiden ketiga RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu mengatakan saat ini publik dipertontonkan dengan ketidaknetralan hingga intimidasi oleh sejumlah oknum. Selain itu, pengerahan aparat negara juga tampak secara jelas.
Baca juga : Civitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, JK: Itu Dari Hati Nurani
"Penggunaan ke sumber daya negara, itu kan dipergunakan dan dipertontonkan secara gamblang, tanpa ada lagi rasa malu gitu ya," ujar Anita.
Menurut Anita, saat ini pentingnya mempertontonkan etika kepada publik. Ia menekankan sudah bukan saatnya untuk menjustifikasi suatu langkah politik bahkan oleh Presiden.
"Justifikasi itu dengan mengeluarkan berbagai macam sumber-sumber ini hukumnya begini. Jadi saya boleh kok kampanye misalnya, padahal yang dipertontonkan hanya sebagian saja dari yang dikasih lihat, yang diambil hanya sebagian saja dari undang-undangnya," ujar Anita.
Baca juga : Jangan Rusak Demokrasi untuk Kepentingan Politik Pragmatis
Langkah Anita membacakan Maklumat Canberra serta mewakili Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia Australia National University senada dengan sejumlah civitas akademika di perguruan tinggi dalam negeri yang ramai-ramai kritik Jokowi. Anita melihat ada persoalan yang menyangkut dengan demokrasi bangsa di masa Pemilu 2024.
"Kami juga ngelihat bahwa sebagai mahasiswa kan kerjaan kami mengurus dan meneliti hal-hal yang terkait dengan semua permasalahan-permasalahan bangsa ini ya, dari mengenai public policy, instrumen-instrumen demokrasi, ya institusi-institusinya, norma-normanya," ucap Anita.
(Z-9)
Sebanyak 67 duta bahasa Indonesia akan diterjunkan ke 53 institusi pendidikan, mencakup sekolah dan universitas di berbagai wilayah Australia.
Parlemen Australia meloloskan UU pengetatan senjata api dan program buyback nasional menyusul penembakan maut di Bondi Beach yang menewaskan 15 orang.
Rentetan serangan hiu melanda pesisir New South Wales, Australia. Otoritas peringatkan warga menjauhi laut dan sungai akibat air keruh pasca-hujan lebat.
Tragis, seorang turis perempuan asal Kanada ditemukan tewas di Pulau K'gari, Australia. Jenazahnya ditemukan dikelilingi sekitar 10 dingo di tepi pantai.
Skandal sensor melanda Adelaide Festival setelah Dr. Randa Abdel-Fattah dilarang tampil. Sebanyak 180 penulis, termasuk Jacinda Ardern, mundur sebagai bentuk protes.
Negara bagian Victoria, Australia, tetapkan status darurat akibat kebakaran hutan hebat. Satu orang tewas dan ratusan rumah hancur saat api melahap lahan seluas dua kali London.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved