Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
CIVITAS Akademika Universitas Canberra, Anita Wahid, membeberkan alasannya membacakan Maklumat Canberra yang isinya mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anita mengatakan maklumat itu muncul karena dorongan kegeraman dan kemarahan terhadap situasi politik saat ini.
"Karena saya rasa kita sudah kami ini sudah tidak lagi di dalam titik gusar gitu. Atau khawatir tapi di titik geram dan marah sebenarnya," kata Anita dalam diskusi virtual bertajuk 'Kotak Pandora Manipulasi Demokrasi dan Perlawanan Kaum Intelegensia: Outlook Demokrasi LP3ES 2024', Minggu, 11 Februari 2024.
Putri ketiga Presiden ketiga RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu mengatakan saat ini publik dipertontonkan dengan ketidaknetralan hingga intimidasi oleh sejumlah oknum. Selain itu, pengerahan aparat negara juga tampak secara jelas.
Baca juga : Civitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, JK: Itu Dari Hati Nurani
"Penggunaan ke sumber daya negara, itu kan dipergunakan dan dipertontonkan secara gamblang, tanpa ada lagi rasa malu gitu ya," ujar Anita.
Menurut Anita, saat ini pentingnya mempertontonkan etika kepada publik. Ia menekankan sudah bukan saatnya untuk menjustifikasi suatu langkah politik bahkan oleh Presiden.
"Justifikasi itu dengan mengeluarkan berbagai macam sumber-sumber ini hukumnya begini. Jadi saya boleh kok kampanye misalnya, padahal yang dipertontonkan hanya sebagian saja dari yang dikasih lihat, yang diambil hanya sebagian saja dari undang-undangnya," ujar Anita.
Baca juga : Jangan Rusak Demokrasi untuk Kepentingan Politik Pragmatis
Langkah Anita membacakan Maklumat Canberra serta mewakili Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia Australia National University senada dengan sejumlah civitas akademika di perguruan tinggi dalam negeri yang ramai-ramai kritik Jokowi. Anita melihat ada persoalan yang menyangkut dengan demokrasi bangsa di masa Pemilu 2024.
"Kami juga ngelihat bahwa sebagai mahasiswa kan kerjaan kami mengurus dan meneliti hal-hal yang terkait dengan semua permasalahan-permasalahan bangsa ini ya, dari mengenai public policy, instrumen-instrumen demokrasi, ya institusi-institusinya, norma-normanya," ucap Anita.
(Z-9)
Partisipasi di Indo Defence memberikan platform bagi perusahaan-perusahaan Australia yang inovatif untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath mengatakan bidan merupakan inti dari sistem perawatan kesehatan primer, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.
Ilmuwan menemukan isi perut fosil sauropoda Diamantinasaurus matildae, mengungkap pola makan herbivora dan sistem pencernaan berbasis fermentasi yang mirip gajah modern.
Karena itu, perusahaan investasi dan pengembangan real estat Australia, One Global Capital, dan Prebuilt menggandeng China State Construction Integrated (CSCI) di Beijing, Tiongkok,
Enam nelayan itu dilaporkan hilang sejak 15 Mei 2025 saat menangkap ikan mengunakan KM Berkat Baru di perairan selatan Pulau Rote.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya bersama meningkatkan kualitas pengajaran Bahasa Inggris di lebih dari 160 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA).
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved