Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan para tahanan bisa menggunakan hak suara mereka pada Pemilu 2024. Pencoblosan akan dilakukan di dalam rumah tahanan (rutan).
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menjamin tidak akan ada serangan fajar untuk para tahanan saat pencoblosan. Sebab, tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana.
“Saya kira di Rutan KPK kan sangat ketat, sehingga tidak ada orang-orang yang bisa masuk, kampanye ataupun memberikan serangan-serangan fajar seperti itu ya,” kata Ali dalam keterangan resmi di Jakarta yang dikutip Minggu (11/2).
Baca juga : Tahanan KPK Bakal Nyoblos Dimana sih?
Sebanyak 75 tahanan akan memberikan hak suara pada 14 Februari 2024. KPK juga bekerja sama dengan warga sekitar yang ditugaskan sebagai panitia pencoblosan nantinya.
“Pencoblosan akan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB,” tutur Ali. (Z-1)
Baca juga : Ibas : Demokrat Berkomiten Lanjukan yang Baik Perbaiki yang Belum
Puluhan warga Palestina tiba di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, di Gaza selatan disambut keluarga dan kerabat yang telah lama menanti.
Ada 21 warga negara AS yang masih berada di dalam tahanan Israel.
Hampir seluruh dari 44 kapal armada kemanusiaan tersebut pada Kamis dan menahan lebih dari 450 aktivis dari lebih dari 50 negara.
Rusia menyerahkan sekitar 1.000 jenazah ke Ukraina, sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
Rusia meluncurkan 250 pesawat nirawak dan 14 rudal balistik ke arah ibu kota Kyiv.
Warga Palestina yang dibebaskan berada dalam kondisi kesehatan yang kritis dan memprihatinkan.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved