Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memberikan fasilitas pencoblosan untuk para tahanan. Mereka akan menggunakan hak pilihnya di dua tempat pemungutan suara (TPS) di dalam rumah tahanan (rutan).
“Yaitu di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih untuk para tahanan yang berada di Gedung Merah Putih KPK, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, dan Rutan Pomdam Jaya Guntur, kemudian TPS kedua berlokasi di Rutan Pospomal,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan ada 75 tahanan yang akan memberikan suaranya pada 14 Februari 2024. Mereka tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) per Juni 2023.
Pengambilan suara dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. KPK juga bekerja sama dengan petugas KPPS untuk melancarkan pencoblosan.
“Anggota KPPS berjumlah tujuh orang yang berasal dari warga sekitar, dan petugas rutan,” ujar Ali.
Pencoblosan itu diadakan untuk menjamin hak dasar para tahanan. Mereka semua dibebaskan memilih siapapun calon berdasarkan hati nuraninya.
“Tahanan sebagai warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” tutur Ali. (Z-10)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved