Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PIHAK kepolisian ditengarai melakukan intimidasi terhadap pihak kampus, sejak ramainya sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di penjuru Nusantara, menyuarakan sikap untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut mulai tidak netral pada Pemilihan Presiden 2024 ini.
Bahkan ada dugaan polisi meminta pihak kampus, dalam hal ini rektor perguruan tinggi membuat video testimoni pencapaian Jokowi selama menjabat sebagai orang nomor satu di republik ini.
Menanggapi hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan meminta aparat keamanan untuk kembali ke tugas utamanya.
Baca juga : Gelombang Petisi Akademisi, Jokowi Diminta Minta Maaf Secara Terbuka
"Sekarang ini, eranya untuk mengungkapkan pandangan secara otentik, sudah lewat (bukan lagi) masanya untuk melakukan operasi-operasi yang sifatnya kosmetik, nggak akan bisa berhasil. Semuanya akan terungkap," serunya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan, jika dirinya pernah mengatakan, agar semua dilakukan secara alami atau natural saja.
"Kita menyaksikan, bahwa kampus-kampus mengungkapkan pandangan senyatanya di masyarakat, kita hormati dan kalau ada yang harus dikoreksi, yah dikoreksi sesederhana itu," lanjut Anies.
Baca juga : Cak Imin: Seruan Perguruan Tinggi ke Pemerintah harus Jadi Warning
"Kita lihat saja, kan tidak bisa melarang orang mendukung dan mengkritik, itu adalah kebebasan berekspresi. Negara tidak bisa mengatur pikiran," sambungnya.
Tapi menurut Menteri Pendidikan diera pemerintahan Jokowi pertama itu menegaskan, memang negara bisa mengatur perbuatan seseorang, selama perbuatan itu tidak melanggar hukum, itu boleh dan tidak ada masalah.
"Yang tidak bisa diatur itu pikiran, karena pikiran tidak bisa diatur oleh negara," ulang Anies secara tegas, Selasa (6/2) saat mengikuti Konsolidasi Akbar Partai NasDem di Lapangan NasDem, Jalan Bau Massepe, Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulsel, bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (LN/Z-7)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkator selama masa tenang hingga hari usai pencoblosan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved