Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PIHAK kepolisian ditengarai melakukan intimidasi terhadap pihak kampus, sejak ramainya sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di penjuru Nusantara, menyuarakan sikap untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut mulai tidak netral pada Pemilihan Presiden 2024 ini.
Bahkan ada dugaan polisi meminta pihak kampus, dalam hal ini rektor perguruan tinggi membuat video testimoni pencapaian Jokowi selama menjabat sebagai orang nomor satu di republik ini.
Menanggapi hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan meminta aparat keamanan untuk kembali ke tugas utamanya.
Baca juga : Gelombang Petisi Akademisi, Jokowi Diminta Minta Maaf Secara Terbuka
"Sekarang ini, eranya untuk mengungkapkan pandangan secara otentik, sudah lewat (bukan lagi) masanya untuk melakukan operasi-operasi yang sifatnya kosmetik, nggak akan bisa berhasil. Semuanya akan terungkap," serunya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan, jika dirinya pernah mengatakan, agar semua dilakukan secara alami atau natural saja.
"Kita menyaksikan, bahwa kampus-kampus mengungkapkan pandangan senyatanya di masyarakat, kita hormati dan kalau ada yang harus dikoreksi, yah dikoreksi sesederhana itu," lanjut Anies.
Baca juga : Cak Imin: Seruan Perguruan Tinggi ke Pemerintah harus Jadi Warning
"Kita lihat saja, kan tidak bisa melarang orang mendukung dan mengkritik, itu adalah kebebasan berekspresi. Negara tidak bisa mengatur pikiran," sambungnya.
Tapi menurut Menteri Pendidikan diera pemerintahan Jokowi pertama itu menegaskan, memang negara bisa mengatur perbuatan seseorang, selama perbuatan itu tidak melanggar hukum, itu boleh dan tidak ada masalah.
"Yang tidak bisa diatur itu pikiran, karena pikiran tidak bisa diatur oleh negara," ulang Anies secara tegas, Selasa (6/2) saat mengikuti Konsolidasi Akbar Partai NasDem di Lapangan NasDem, Jalan Bau Massepe, Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulsel, bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (LN/Z-7)
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Pemkab Garut akan membentuk tim untuk memantau hingga memastikan netralitas ASN. Tim akan memantau lapangan, juga menerima aduan terkait netralitas ASN.
Netralitas ASN di lingkungan pemerintah daerah di Jawa Barat termasuk wilayah Priangan Timur harus diawasi
Dalam fakta integritas setiap ASN berjanji akan bertindak netral.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved