Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK kepolisian ditengarai melakukan intimidasi terhadap pihak kampus, sejak ramainya sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di penjuru Nusantara, menyuarakan sikap untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut mulai tidak netral pada Pemilihan Presiden 2024 ini.
Bahkan ada dugaan polisi meminta pihak kampus, dalam hal ini rektor perguruan tinggi membuat video testimoni pencapaian Jokowi selama menjabat sebagai orang nomor satu di republik ini.
Menanggapi hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan meminta aparat keamanan untuk kembali ke tugas utamanya.
Baca juga : Gelombang Petisi Akademisi, Jokowi Diminta Minta Maaf Secara Terbuka
"Sekarang ini, eranya untuk mengungkapkan pandangan secara otentik, sudah lewat (bukan lagi) masanya untuk melakukan operasi-operasi yang sifatnya kosmetik, nggak akan bisa berhasil. Semuanya akan terungkap," serunya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan, jika dirinya pernah mengatakan, agar semua dilakukan secara alami atau natural saja.
"Kita menyaksikan, bahwa kampus-kampus mengungkapkan pandangan senyatanya di masyarakat, kita hormati dan kalau ada yang harus dikoreksi, yah dikoreksi sesederhana itu," lanjut Anies.
Baca juga : Cak Imin: Seruan Perguruan Tinggi ke Pemerintah harus Jadi Warning
"Kita lihat saja, kan tidak bisa melarang orang mendukung dan mengkritik, itu adalah kebebasan berekspresi. Negara tidak bisa mengatur pikiran," sambungnya.
Tapi menurut Menteri Pendidikan diera pemerintahan Jokowi pertama itu menegaskan, memang negara bisa mengatur perbuatan seseorang, selama perbuatan itu tidak melanggar hukum, itu boleh dan tidak ada masalah.
"Yang tidak bisa diatur itu pikiran, karena pikiran tidak bisa diatur oleh negara," ulang Anies secara tegas, Selasa (6/2) saat mengikuti Konsolidasi Akbar Partai NasDem di Lapangan NasDem, Jalan Bau Massepe, Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulsel, bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (LN/Z-7)
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved