Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
FORUM guru besar, dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar Sulawesi Selatan, Jumat (2/2) mendeklarasikan diri dan bergerak untuk selamatkan demokrasi di Indonesia. Pernyataan sikapnya pun, dibacakan Guru Besar Arsitektur Fakultas Teknik Unhas Triyatni Martosenjoyo di selasar Gedung Rektorat Unhas.
Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan, setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi secara nasional.
Ada empat poin yang disampaikan, yaitu pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
Baca juga : BEM PTNU Jabar dan Komunitas Perempuan SCOW Tolak Intervensi Presiden di Pemilu 2024
Kedua, mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
Lalu ketiga, meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
Dan keempat, Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur presiden aman agar hasil Pemilu 2024 mendapat legitimasi kuat berbadan penghormatan suara rakyat.
Baca juga : Cegah Penggunaan Isu Identitas di Pesta Demokrasi 2024
Inisiator kegiatan, Amran Razak menambahkan, apa yang mereka lakukan tersebut, sebuah pertanda bahwa civitas akademik ini masih ingin menjaga peradaban dunia, terutama menjaga demokrasi tetap terjaga.
"Apalagi kami ini juga adalah pelaku dari reformasi. Oleh sebab itu kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi ini kembali ke jalan yang benar," tambahnya dengan tegas.
"Kita kembali menjaga koridor demokrasi. Jangan kita keluar. Kalau ada yang keluar, wajib kampus mengingatkan kembali ke dalam. Itu tugas kampus sebagai penjaga peradaban, menjaga demokrasi apalagi kami pelaku dari reformasi kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi bisa kembali ke jalan yang benar," sambung Amran Razak.
Baca juga : Presiden Berpihak, Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik Terdampak
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Unhas periode 1997-2001 itu menambahkan pendapatnya terkait konstelasi politik, ada berbagai macam pendekatan, tetapi tetap harus punya pijakan fundamental dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana demokrasi ini tetap dijaga.
"Demokrasi ini untuk anak bangsa, untuk kita semua. Kalau demokrasi ini susah dipertanggungjawabkan, maka kita susah untuk menjadi bangsa yang bermartabat dalam pandangan dunia," tambah Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Tersebut.
Sehingga tukas Amran, kondisi saat ini menjadi keresahan, dan harus dikawal agar tidak menjadi cedera, karena ada ketidaknyamanan dalam demokrasi.
Baca juga : Warga Sumbar Diajak untuk Sukseskan Pemilu 2024
"Semua punya landasan hukum yang jelas, dan aturan. Mari kita taati itu agar bisa menjadi bangsa yang bermartabat karena mempunyai bangsa yang kuat, kita kembali menjaga koridor demokrasi jangan kita keluar, kalau keluar kampus wajib mengingatkan kembali ke dalam sebagai lembaga penjaga keberadaban," tukasnya. (Z-8)
Baca juga : Kubu Anies-Muhaimin Dukung Keprihatinan Civitas Akademika
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved